Minggu, 11 November 2012 –
Berita Pasaman Barat, Sumatera Barat

Tidak Mudah Mempermainkan BMNPasaman Barat – Di setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), begitu juga pejabatnya di institusi bersangkutan pasti memiliki Barang Milik Negara (BMN). Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinamakan Barang Milik Daerah (BMD). Penjelasan ini disampaikan Pengelola BMN Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sopian Qomari dihadapan Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) madrasah negeri, Operator pengeloa data BMN, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Pasaman Barat pada acara Pembinaan Sistem Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (Simak BMN) di aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip setempat, Simpang Ampek, Jumat (9/11). Selain untuk meningkatkan epektifitas, efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, BMN atau BMD yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah serta pejabatnya, tentu akan meningkatkan kinerja dan percepatan pencapaian program yang dianggarkan dalam Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sesuai mata dengan tahun anggaran bersangkutan. Fenomena yang terjadi di setiap instansi, termasuk bagi pejabat bersangkutan, jelas Sopian, adalah kurang terbiasanya petugas BMN, termasuk pejabat yang diamanani memanfaatkan barang milik negara untuk merawat sekaligus memelihara. BMN atau BMD yang ada di setiap instansi bersama para pejabatnya berupa meja, almari dengan segenap isinya di kantor, mobil, sepedamotor dan sebagainya. Padahal, terang Sopian lagi, setiap barang milik negara atau milik daerah memiliki sejumlah anggaran, sebagai dana atau biaya perawatan terhadap peralatan kantor dan kendaraan dinas. Pemanfatan dana perawatan dimaksud, walau telah ada mata anggarannya, tidak bisa diambilkan sesuai keinginan, tapi harus memakau aturan dan analisis pemanfaatan. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Drs. Miswan menyampaikan, walau sejumlah anggaran untuk biaya perawatan peralatan kantor dan kendaraan dinas, yang pemanfaatannya selalu setiap hari, ternyata ada instansi bahkan pejabat penerima amanah untuk memanfaatkan peralatan kantor, kendaraan dinas atau dalam bentuk lain tidak bisa memanfaatkan dana perawatan. Akhirnya, terang Sopian lagi, jika tahun anggaran habis, seluruh anggaran yang telah dianggarkan dan tidak termanfaatkan secara maksimal harus dikembalikan kepada Negara atau daerah kembali. Kelebihan anggaran (dana perawatan) tersebut akan masuk dalam daftar dana Silpa. Gusmizar

MTQ Pasaman Barat, Dimulai 30 NovemberPasaman Barat – Secara teknis, persiapan dan berbagai kelengkapan pelaksanaan Musybaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Tingkat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat oleh segenap aparatur pemerintah kecamatan dan pihak terkait di Kecamatan Talamau mendekati tuntas. Namun, anggaran yang trersedia masih terbatas. Penjelasan ini disampaikan Camat Talamau, Syafruddin, didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Zulfikar Simpang Ampek, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu (10/11) kemarin. Sekaitan sejauhama persiapan pihaknya, yang dipercaya menjadi tuanrumah MTQ Pasaman Barat, tahun 2012 ini. Sesuai keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Pasaman Barat, MTQ tingkat kabupaten tahun anggaran 2012 dilaksanakan di Kecamatan Talamau. Semenjak Bupati, Baharuddin R melantik tim kerja dan panitia pelaksana MTQ di SMK Negeri Talamau dua minggu lalu, berbagai persiapan telah dilakukan. Sesuai perencanaan dan persiapan yang dilakukan, sekaligus penjelasan secara teknis dari Pemda Pasaman Barat, melalui Kabag Kesra, Getri Ardenis, jelas Zulfikar lagi, pelaksanan MTQ tingkat kabupaten di Kecamatan Talamau akan dimulai pada hari Jumat, 30 November 2012 depan. Dijelaskan Kepala KUA Talamau lagi, pusat kegiatan sekaligus tempat acara pembukaan MTQ kali ini dilaksanakan di komplek perkantor kecamatan setempat, dengan penginapan dewan hakim provinsi dan kabupaten di Mess Pemda Pasaman Barat, Talu atau sekitar lima meter dari kantor camat. Menyinggung sejauhmana kesiapan pemondokan kafilah dari 11 kecamatan se Pasaman Barat, termasuk dari Kecamatan Talamau sebagai tuan rumah, Syafruddin dan Zulfikar menjelaskan, guna meningkatkan efisiensi waktu, dan saling koordinasi di kalangan kafilah serta untuk menghindari terjadinya simpang siur pelaksanaan lomba, pemondokan setiap kafilah dipusatkan di kawasan ibukota kecamatan. Gusmizar

Proses Pernikahan Harus Susuai AturanPasaman Barat – Guna menghindari terjadi dan berkembangnya konflik keluarga sekaligus mematangkan kepribadian setiap pasangan calon suami-istri di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bupati setempat mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 Tahun Z0IZ. Perbup yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2012 yang diubah dari Perbup No. 70 Tahun 2012. Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R pada suatu kesempatan di Simpang Ampek menyampaikan, dikeluarkannya Perbup No. 87 Tahun 2012 bukan semata menambah aturan dan ada upaya Pemda untuk menghalangi setiap pasangan suami-istri menikah. Orangtua setiap pasangan bisa memahami apa saja kegiatan yang mereka laksanakan secara jelas, walinagai terhadap tugas dan kewenangannya selaku kepala wilayah di nagarinya, ninikmamak tahu akan peristiwa yang akan dilaksanakan oleh cucuk kemenakannya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bersama jajarannya bisa melaksanakan perannya sebagai wakil pemerintah terhadap prosesi pernikahan pasangan calon suami-istri di wilayahnya. Fenomena yang terjadi dan berkembang di kalangan pihak-pihak di tengah masyarakat hingga saat ini, ulas Baharuddin adalah, belum adanya kesamaan visi dan persepsi memahami apa kekhususan dan peranan yang ada pada begian masing-masing dari perisitiwa yang amat sakral, baik pihak pasangan calon suami-istri, keluarga masing-masing, walinagari di daerah bersangkutan dan kalangan ninikmamak, sebagai pihak pelasana aturan adat di wilayahnya. Sebagai daerah yang hidup secara bersamaan dengan wilayah adat di Ranahminang, Pasaman Batay sebagai satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Batrat hatrus menjunjung tinggi sekaligus melaksanakan filosofi Adat Basandi Syaera’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan hukum, melaksanakan aturan dan kehidupan bermasyarakat di daerah ini. Sejalan dengan hal itu, “tungku tigo sajarangan” atau tiga kekuatan dalam struktural daerah di Sumatera Barat harus sejalan, saling mengetahui dan saling menjaga ketentuan atau aturan main yang berlaku di Ranahminang. Perpaduan adat, agama dan budaya di Pasaman Barat atau Sumatera Barat secara umum bukan lagi sebagai sesuatu yang baru, tapi lumrah dilasanakan sekaligus dilestarikan di tengah masyarakat. Peristiwa pernikahan sebagai kegiatan sakral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, prosesinya tidak bisa diklakasanakan secara sepele, dan pengurusannya hanya dilaksanakan oleh orang atau kelompok tertentu saja. Pernikahan, selain melibatkan pasangan calon suami-istri bersama orangtua masing-masing secara otomatis, kegiatan tersebut juga aharus melibatkan banyak pihak. Secara tata pemerintahan, proises pernikahan harus melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bersama jajarannya, melibatkan pihak walinagari hingga ke tingkat kejorongan. Dari segi adat-istiadat, prosesi pernikahan cucu, anak dan kemenakan bersangkutan harus pula melibatkan ninik-mamak, pucuk acat di wilayah adat itu sendiri. Gusmizar

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.165389 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 604029
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.