Kamis, 14 April 2011, 11:00 –
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Disosialisasikan

Bukittinggi, HumasSecara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004. Agar aturan ini jalan, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI mensosialisasikannya kepada jajaran Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumbar. Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sumbar Drs.H. Darwas didampingi Kabiro Hukum Kemenag RI H. Mubarok, SH, MH, telah membuka acara tersebut. Tujuan sosialisasi ini adalah lebih mengarahkan, jajaran Kemenag dalam menyusun draf tentang berbagai produk undang-undang yang akan dilahirkan, khususnya di bidang keagamaan. Sebab, menurut UU No. 10 itu, ada azas formil yang mutlak diperhatikan. Masing-masing meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaanya, rumusanya jelas dan berazaskan keterbukaan. Pendapat tersebut dikemukakan Kabag Perancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kemenag RI Imam Syaukani, S.Ag, MH, ketika menjadi narasumber pada acara sosialisasi perancangan Peraturan Perundangan-Undangan, Kamis malam di Hotel The Hills, Bukittinggi yang berlangsung sejak Rabu s/d Jumat (13/ s.d 15). Sementara itu, staf ahli Menag RI bidang hukum Qomarruddin, SH, MH, juga menjelaskan, kalau pembentukan Perpu harus berazaskan aspiratif dan responsif. Azas tersebut telah ditentukan dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004, yang artinya produk hukum tersebut akan baik dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Karena, di dalamnya ada partisipasi masyarakat untuk melakukan prakakarsa dalam mengusulkan saran serta memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menilai dan memberikan pendapat terhadap kebijaksanaan Undang-Undang itu sendiri.Hal lainnya yang perlu diperhatikan, tambahnya, penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar juga mempengaruhi efektif atau ditaatinya oleh masyarakat akan hukum itu. Dimana pembentukannya lebih berpedoman kepada landasan filosofis dan azas-azas Perpu yang baik,’’katanya.Sedangkan Kasubag Perancangan Peraturan Menteri Agama (PMA), Ninnu S. Yanuwarti, SH, MH, juga menjelaskan bentuk dan pola Perpu lebih berpedoman kepada hukum nasional terkait dengan perubahan, pencabutan dan undang-undang baru. Dan lebih berpedoman kepada dasar hukumnya dan jenis, hierarki perancangan peraturan perundang-undangan serta konsideran atau satu pertimbangan. (Nal)Tek fotoSOSIALISASI—Para narasumber sosialisasi perancangan peraturan perundang-undangan, dari Biro Hukum Kemenag RI masing-masing M. Rifki, (moderator), Qomarruddin, Imam Syaukani, Ninnu S. Yanuwarti, di hotel The Hills Bukittinggi. Oafrinal aliman

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.182126 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 953634
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.