Logo
KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Efrian Selasa 25, April 2017 | 02:21:37 wib

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

 Ditulis Oleh:

Drs. Juhar

Penghulu Fungsional Madya

KUA Kec. Padang Utara Kota Padang

 

  1. Pendahuluan

          A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW beberapa ayat dan matan hadits yang shoheh menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Diantaranya makhluk manusia yaitu ada laki-laki dan ada perempuan (zakarin wa untsa). Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. An Nisa: 1).

Untuk memperkembangkanbiakkan manusia, dalam Al-Qur’an dan hadits beberapa ayat dan matan hadits menyebutkan dengan kata-kata nikah, artinya untuk mempertemukan dan menyatukan kedua yang berlainan jenis ini harus melalui proses pernikahan.

Untuk merumuskan proses hukum yang berkenaan dengan perkawinan ini para ulama Islam telah membuat kajian yang mendalam dan mendetail secara komprehensif berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits serta ilmu-ilmu kaidah bahasa  untuk membuat fatwa hukum terkait masalah perkawinan, diantaranya adalah kedudukan wali dalam pernikahan.

Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak diantara umat Islam yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah dengan segala ketentuan yang melekat terhadap kebenaran wali nikah bahwa dia dibenarkan menjadi wali nikah. Pada akhirnya sering terjadi kesalahpahaman dan perdebatan antara masyarakat dengan petugas ketika adanya pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disaat diadakan penelitian atau pemeriksaan kelengkapan administrasi pernikahan, pemeriksaan calon pengantin dan kebenaran wali nikah. Petugas yang menerima pendaftaran kehendak nikah dituntut kecermatan dan ketelitian tentang kebenaran wali nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan segala syarat sahnya boleh atau tidaknya dia menjadi wali dalam pernikahan.

Oleh sebab itu ketentuan wali dalam pernikahan menurut Al-Qur’an dan hadits pemahamannya justru merupakan tindakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita sesuai dengan qudratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggungjawab.

 

        B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai sejauh mana kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam.

        C. Batasan Masalah

Membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, tentunya hal yang sangat luas dan memerlukan kajian yang sangat mendalam. Namun berbagai keterbatasan maka penulis tidak menguraikan panjang lebar, dan membatasi tulisan ini pada pokok persoalan:

  1. Sekitar persoalan wali nikah.
  2. Macam dan syarat wali nikah.
  3. Pandangan ulama tentang kedudukan wali nikah dalam perspektif hukum Islam.

 

II. Sekitar Persoalan Wali Nikah

      A. Pengertian Wali Nikah

Menurut Abdurrahman Al Jaziry dalam Kitab Al Fiqh Ala Mazaahabil Arba’in:

????? ?? ?????? ?? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ?????.

Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya aqad nikah. Maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

      B. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang  mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali         itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, menurut kesepakatan  ulama adalah prinsip. Dalam aqad perkawinan itu sendiri wali dapat   berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Maka pengertian wali yang dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Artinya dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu aqad nikah.

Untuk menguatkan kedudukan wali dalam suatu aqad pernikahan sebagaimana dalil-dalil dari hadits-hadits Rasulullah SAW:

?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? ???: ??? ??????? ?????? ???????? ?? ?????????? ??????. (???? ????)

Tidak boleh nikah tanpa wali.

?? ????? ??? ???? ????: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ???????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ???????. (???? ????)

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.

?? ??? ????? ??? ???? ??? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ??? ????????? ??????????? ?? ??? ????????? ??????????? ?????????. (???? ??? ???? ? ???? ????)

Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

 

 

 III. Macam dan Syarat Wali Nikah

        A. Pembahagian Wali Nikah

  1. Wali Nasab. Yang dimaksud wali nasab yaitu wali berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan nikah/kawin. Orang-orang yang termasuk ke dalam wali nasab itu adalah sebagai berikut:
  2. Wali aqrab, yaitu:
  • Ayah kandung
  • Ayah dari ayah kandung (kakek)

      3. Wali ab’ad, yaitu:

  • Saudara laki-laki kandung
  • Saudara laki-laki seayah
  • Anak saudara laki-laki kandung
  • Anak saudara laki-laki seayah
  • Paman kandung
  • Paman seayah
  • Anak paman kandung
  • Anak paman seayah

      4. Wali Mu’thiq: yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

      5. Wali Hakim: yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa yang diangkat oleh negara yang telah ditauliyahkan sebagai wali hakim.

Dasarnya adalah hadits Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain An Nasai yang mengatakan:

??? ??????? ???????? ??? ?? ?? ? ?? ??.

Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.

Adapun sebab-sebab berpindahnya wali nikah itu kepada wali hakim adalah sebagai berikut:

  • Calon mempelai wanita itu tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
  • Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
  • Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
  • Wali nikah berada di tempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar) yaitu 92,5 km.
  • Walad zina: anak yang lahir akibat dari perbuatan zina sebelum melaksanakan pernikahan, karena dia hanya bernasab kepada ibunya.
  • Walad ‘aqid: anak pungut (adopsi) sementara ayahnya (walinya) tidak diketahui oleh yang mengadopsi (memungut/mengasuh).
  • Wali nikahnya berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
  • Wali nikahnya melakukan ibadah haji atau umrah.
  • Walinya ‘adhal: artinya wali nikahnya yang tidak bisa atau tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh, berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

      B. Syarat-syarat Wali Nikah

Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

  1. Beragama Islam

Artinya orang Islam dapat menjadi wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya, dan seseorang tidak dapat menjadi wali atau hilang haknya sebagai wali apabila ia tidak beragama Islam.

  1. Baligh

Artinya orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai dewasa atau berusia dari 15 tahun pada umurnya. Anak-anak yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.

 

  1. Berakal sehat tidak gila

Artinya seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalnya atau menjadi gila.

  1. Laki-laki

Artinya wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang bisa melindungi sang wanita, dan hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Artinya:  “Dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah)

  1. Merdeka

Artinya haruslah orang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya. Hal ini berlaku pada zaman Rasulullah atau zaman dahulu dimana manusia masih diperbudak oleh orang lainnya.

  1. Adil

Artinya seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak, seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh (istiqomah) dalam ketaatan dalam pengamalan ajaran agama, akhlaknya mulia, mempunyai harga diri (maru’ah) dalam keluarganya.

  1. Tidak sedang ihram haji dan umrah

Artinya seorang wali nikah sedang melaksanakan ihram haji atau umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi’i yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya.

 IV. Pandangan Ulama Tentang Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat atau pun hadits yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadits-hadits yang dipakai oleh para puqoh masih diperselisihkan keshohehannya kecuali hadits Ibnu Abbas.

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

  1. Jumhur ulama Imam Syafi’i dan Imam Malik mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).
  • S. An Nur/24 : 3

 

 “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

 

  • Hadits Rasulullah SAW.

?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ????? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ??? ??????? ?????? ???????? (???? ???? ? ??????? ? ??? ??? ??????? ? ??????? ? ??? ????)

 

?? ????? ??? ???? ????: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ???????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ??????? ???????????? ???????. (???? ????)

 

 

  1. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi)

Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengaqad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Alasan yang mereka kemukakan antara lain.

  • S. Al Baqarah/2 : 232

 “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

 

Menurut mereka ayat di atas merupakan dalil mengenai kebolehan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri.

  • Dari hadits Rasulullah SAW, yaitu:

?? ??? ???? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ???: ?????? ??? ?????? ?? ????? ? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ?????? ? ?? ????? ???? ???? ? ??????: ??? ????? ?? ????? ??? ? ??????? ????? (???? ??????? ? ????)

Artinya :  Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, Nabi SAW bersabda: Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An Nasa’i : Tidak ada urusan wali terhadap janda dan gadis yang tidak mempunyai bapak (yatimah) (H.R. Bukhari dan Muslim)

 

Hadits ini memberi hak sepenuhnya kepada wanita (janda) mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan untuk gadis apabila diminta persetujuannya, karena ia masih malu, maka cukup dengan diamnya. Hal ini dianggap sebagai jawaban persetujuannya.

Selain itu juga Abu Hanifah melihat lagi wali bukan syarat dalam aqad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas, mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam aqad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung.

Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan aqad nikah dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak i’tiradh (mencegah perkawinan).

  1. Daud Dzahiry berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam aqad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat.
  2. Asy Sya’bi dan Az Zuhru berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu dengan calon isteri, sebaliknya kalau calon suami sekufu maka wali tidak menjadi syarat.
  3. Abu Tsur berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin, dan batal kalau wali tidak memberi izin.

 

V. Analisa Penulis

Dalam kajian dan pembahasan serta pemahaman di bidang munakahat sebahagian besar umat Islam belum begitu memahami secara mendalam dan komprehensif, sehingga banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan nikah, baik ketentuan hukum syariat Islam tentang perkawinan, maupun menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantara bentuk pelanggaran secara hukum syariat Islam tentang perkawinan itu adalah dalam masalah wali dalam pernikahan. Sejak dahulu sampai sekarang perkara wali nikah ini tidak begitu diteliti secara cermat oleh masyarakat Islam. Bahkan tidak sedikit terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan pertikaian antara pihak orang tua atau keluarga yang akan melaksanakan pernikahan putri mereka dengan petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan, di waktu pendaftaran kehendak nikahnya secara administrasi, ketika diadakan penelitian atau pemeriksaan tentang kebenaran wali nikah dengan segala syarat sahnya menjadi wali nikah menurut ketentuan syariat Islam. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya menjadi wali dalam pernikahan, ketika itu disampaikan kepadanya, dia tidak menerima dengan mengemukakan alasan-alasan secara moral, contohnya, katakanlah kalau ayah kandungnya tidak boleh menjadi wali nikah betapa malunya di hadapan orang, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Padahal dia tidak memenuhi syarat secara syar’i. begitulah prinsip masyarakat dalam memahami perkara wali nikah tersebut.

Kemudian juga dalam pelaksanaan nikah secara ilegal atau nikah sirri, masyarakat muslim juga tidak memperhatikan dan tidak mengkaji secara mendalam baik dari pihak orang yang akan melangsungkan pernikahan, maupun orang yang bertindak sebagai petugas pelaksanaannya, terutama dalam hal perkara wali nikah ini. Dalam prakteknya dalam pelaksanaan pernikahan tersebut tidak dilaksanakan oleh wali nikah yang sebenarnya menurut hukum Islam, apalagi tidak tercatat secara resmi menurut Undang-Undang negara. Inilah sebuah dilema yang harus semua pihak yang berkompeten di bidangnya untuk berperan aktif untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat muslim, agar tidak ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam urusan pernikahan (hukum munakahat) khususnya di bidang wali dalam pernikahan.

 

VI. Kesimpulan dan Saran

  1. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan uraian di atas yang berkenaan dengan topik yang dibahas yaitu kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

  1. Bahwa pernikahan adalah merupakan sunah atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, anjuran tentang pernikahan ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits-haditsnya.
  2. Untuk melaksanakan pernikahan yang benar menurut hukum munakahat atau syari’at Islam para ulama fuqoha telah mengkaji dan membahas secara komprehensif berdasarkan Al-Qur’an dan hadits untuk menetapkan fatwa-fatwa hukum tentang perkawinan khusus tentang wali pernikahan dengan kebenaran dan syarat-syarat sahnya menjadi wali nikah.
  3. Untuk menghalalkan atau sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan seorang wali nikah yang sah menurut Islam. Ketahuilah bahwa pernikahan itu tidak benar, atau batal apabila dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah menurut Islam.

 

      B. Saran-Saran

  1. Kepada masyarakat muslim disampaikan, bahwa laksanakanlah pernikahan itu sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yang tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.
  2. Untuk melegalkan secara hukum positif peristiwa pernikahan tersebut, disampaikan kepada masyarakat muslim harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor tahun 1974 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
  3. Disarankan kepada masyarakat muslim kiranya perkara wali dalam pernikahan ini dapat diperhatikan secara serius dan mendalam baik yang menyangkut dengan urutan wali dalam pernikahan, maupun dengan segala syarat sahnya wali nikah menurut syariat Islam, sebab wali nikah dalam Islam merupakan halal atau tidaknya pergaulan seseorang dalam membentuk dan membina rumah tangganya.

 

Referensi Perpustakaan

  1. Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan pembinaan Syariah tahun 2012.
  2. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, Cet. Ke-15, 1996
  3. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999.
  4. Zakiah Drajat, Ilmu Fiqih, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, Jilid 2, 1995.
  5. Dahlan Idhamy, Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, Surabaya, Al-Ikhlas, tanpa tahun.
  6. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, Cet. Ke-3, 2009.

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW