Logo
Komisi VIII DPRI Kunker Meninjau Halal di Sumatera Barat - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Komisi VIII DPRI Kunker Meninjau Halal di Sumatera Barat

Efrian Sabtu 10, Juni 2017 | 15:18:19 wib

Padang, (Inmas) - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan sejauhmana kesiapan dan seriusan pemerintah dalam proses implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana menetapkan kewajiban konstitusionalnegara untuk melindungi hak waraga negaranyan untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan terang Noor Achmad selaku Ketua Rombongan Panja dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII DPR RI di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Jum’at (09/06).

UU No. 33 Tahun 2014 ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat islam sebagai konsumen terbesar ujar Noor, sehingga sistem jaminan produk halal untuk menjamin ketersediaan produk halal serta menumbuhkan kesadaran mengenai kepentingan jaminan produk halal.

Pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk di pasar domestic saat ini semakain sulit terkontrol, ditambah akibat meningkatnya teknologi pangan, rekaya genetika, bioknologi sehingga landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman yang diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat, tambah Noor.

Noor mengatakan, UU No. 33 Tahun 2014, mengatur beberapa pokok antaralain menjamin kehalalan produk barang/jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat.

Selanjutnya UU tersebut menerangkan sertifikat halal yang artinya sebuah legalitas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. BJPH bertanggung jawab kepada Menteri Agama dlam merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, dan dalam melaksanakan wewenangnya bekerjasama dengan lembaga terkait seperti LPH dan MUI terang Noor.

Ditambahnakanya, BPJPH juga akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat tentang hak dan kewajibanya dalam memproses permohonan sertifikasi, oleh karenanya dalam melancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil dengan membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan meringankan biaya bagi pengusaha kecil.

Sebagaimana amanah UU No. 33 Tahun 2014, dalam pasal 64 disebutkan BPJPH harus terbentuk paling lamabt 3 tahun teritung sejak UU JPH diundangkan, saat ini sudah terbentuk Otakernya di Kementerian Agama terdiri pejabat eselon II seperti Sekretaris BPJPH, Kapus Registrasi dan Srtifikasi Halal, Kapus Pembinaan dan Pengawasan dan Kapus Kerjasama dan Standarisasi Halal dan 13 pejabat eselon 3 dan 27 pajabat eselon 4.

Hadir dalam pertemuan Panja Komisi VIII DPR RI, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Halal Badang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Amri Siregar, Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Salman, Boy Lestari Datuak Palindih Ketua Majelis Dzikir Babusalam Sumbar serta ormas islam Muhammaddiyah, NU, BPPOM Sumbar, Ketua Asosiasi APINDO Sumbar dan Ketua Asosasi UMKM Sumbar.

Sebelumnya Amri Siregar, mengatakan pertemuan ini sangat bagus bagi pemerintah dalam rangka menyusun serta merumuskan peraturan pemerintah dalam rangka menjalankan amanah UU NO. 33 Tahun 2014.

Amri juga mengatakan saat ini BPJPH terus berupaya menyelesaikan peraturan-peraturan turunan, sebagai payung hukum BPJPH dan masih dibahas rancangan tentang peraturan pemerintah pelaksanaan UU No. 13, beranjak hal tersebut serta tuntutan masyarakat, baik daera maupun luar negeri agar BPJPH segera merealisasi jaminan produk halal.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia, Malaysia, dan Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Halal Sub. Regional Sumatera, termasuk Sumatera Barat Karena  disini banyak produk UMKM, dan kami disegera diminta menyiapak regulasinya terang Amri.

Sedangkan Ka.Kanwil Kemenag Prov. Sumbar Salman mengatakan pihaknya selama ini telah mensosialisasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan kegiatan Melaksanakan pembinaan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal ke Sekolah/ Halal Goes To School di Kota Padang seperti SMAN 1 Padang, SMAN 2 Padang, SMAN 3 Padang, SMAN 6 Padang, SMAN 10 Padang, SMA Adabiah Padang, MAN 1 Padang, MAN 2 Padang, MAN 3 Padang, MAS TI Lubeg Padang.

Salman juga mengatakan pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan ke 4 lokasi Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kota Pariaman dan juga melakukan pembinaan serta melibatkan istansi terkait yaitu LPPOM MUI, BPOM dan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat.

Dan UMKM yang sudah bersertifikasi di Sumatera Barat sebanyak 444 unit dari jumlah UMKM di Sumatera Barat 5.950 jadi yang belum bersertifikat sebanyak 4.506, tutup Salman. (rmd/ef)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW