Logo
Protokol Jauh Dari Pujian & Siap Disalahkan - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Protokol Jauh Dari Pujian & Siap Disalahkan

Admin Sumbar Kamis 30, Juni 2011 | 11:00:00 wib

Jakarta, Humas Undang-undang No.9 Tahun 2010 tentang keprotokolan disosialisasikan kepada pelaku dan praktisi kehumasan dan protokol di jajaran Kanwil dan Balai Diklat se-Indonesia. Diklat tersebut diikuti sedikitnya 35 peserta dan berlangsung antara tanggal (27 s.d 2/7) di Pusdiklat Kemenag RI, Ciputat, Jakarta. Keprotokolan landasan hukum awalnya UU No.8 tahun 1987. Namun dalam perkembangannya ada beberapa poin yang tidak relevan lagi dengan lembaga tata kenegaraan. Setelah empat kali amandemen UUD 1945, lembaga tertinggi, tinggi negara-pun bubar. Hingga akhirnya yang ada hanyalah lembaga-lembaga negara saja. Dunia keprotokolan juga menyesuaikan dengan sistem ketatatangeraan tersebut dan lahirlah UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Direktur Protokol Kementrian Luar Negeri RI Harry R.J. Kandau menyebutkan, kalau dunia keprtokolan itu sebuah lembaga dan kegiatannya mengandung arti penting bagi lancar atau tidaknya sebuah acara kenegaraan dan acara resmi. Karena, protokol itu substansinya lebih mengedepankan masalah tata tenpat, tata upacara dan tata penghormatan. “”Setiap negara memilki aturan atau protokol sendiri. Guna melaksanakan acara yang bersifat kenegaraan, akhirnya negara menunjuk perjabat berupa Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri (KLN), berdasarkan Kepres No.32 tahun 1971 dan ditetapkan sebagai kepala protokol negara (chief of state protocol). Secara organisasi protokol negara bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta secara substansi bertindak sebagai muara berbagai hal yang berkaitan dengan protokol negara. Lazimnya dalam tugas keprotokolan, seseorang bisa sukses asal mau disiplin dan mengerti serta menguasai tugasnya sebagai orang yang bermain dibalik layar. “”Dalam tugas, ketika acara sukses, jangan harap akan ada pujian. Sebaliknya, kalau gagal protokol-lah yang pertama kali dimaki. Artinya, kita tahu kalau bertugas sebagai protokol ada jaminan tidak menerima kata pujian tapi siap menerima caci maki kala gagal,’’kata Harry yang kaya dengan seluk beluk dunia keprotokolan Istana Negara. Drs. Haryanto yang juga staf pengajar Institut Ilmu Sosial & Politik Jakarta, lebih mengkaji masalah protokol dan pencitraan diri. Pencitraan itu dalam konsep benak public/individu berdasarkan iformasi yang diperolehnya, melalui persepsi latar belakang, budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut serta berita-berita yang berkembang. Selain itu juga ada reputasi visible, otentik, berbeda dan konsisten dalam melahirkan opini,consensus hingga tindakan. Dalam pelaksanaan tugas sehar-hari bagi seorang protokol, sambung Haryanto yang juga Humas SCTV Jakarta ini, yang sangat mutlak itu adalah perlunya perencanaan, pelaksanaan yang matang sekaligus dperlukan evaluasi setelah selesainya sebuah kegiatan. Dari situ akan lahirlah sebuah pedoman untuk menghadapi acara-acara selanjutnya,,’terangnya. Berkaitan dengan lunturnya rasa penghormatan terhadap ‘’bendera Merah Putih’’ yang pernah terjadi pada satu wilayah NKRI, sepertinya melemahkan sekaligus pertanda hilangnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi?, terang Dr. Asrul, M, Mustaqim, MS yang juga dosen Institut Ilmu Sosial & Poltik, Jakarta, balik bertanya. Kejadian ini diindikasikan bersumber dari pelaksanaan sistem Otonomi Daerah (otoda) yang telah mulai ‘’terkoyak’ dan berujung pada berbagai kesalahan, salah satunya adalah bergesernya rasa nasionalisme sebagai bangsa yang besar. Pada hal sejarah mencatat, bangsa yang besar adalah bangsa yang suka menghargai jas para pehlawanya. “’Yang terpenting lagi, tuntutan pentingnya memberikan penghormatan kepada simbol negara terhadap Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya, semata-mata karena “”ORANG INDONESIA-nya’’. Dari situlah munculnya pengakuan atau eksistensi yang ditinjau dalam aspek positif sebagai ujian, negative sebuah kesalahan dan diskon sebagai alasan. Belakangan tambah Asrul, kurang jalanya sistem keprotokolan, secara mendasar bersumber dari pelakunya dijalankan ‘’setengah hati’’. Pada hal konsekwensi sebuah protokol itu kalau betul-betul maksimal, harus ada sikap ‘’sepenuh hati’’ yang bersumber dari kajian ilmu, kemampuan dan kemauan dari seorang protokol itu sendiri,’’jelasnya. (H. afrinal aliman, S.Sos) Tek foto FOTO BERSAMA—Direktur Protokol Istana Negara Harry R.J. Kandau usai menyajikan materi kepada peserta diklat keprotokolan Kanwil dan Balai Diklat se-Idonesia, berfoto bersama di aula Pusdiklat Kemenag RI di Jakarta. –ist.

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW