Logo
PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT SOLUSINYA ISTBATH NIKAH - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT SOLUSINYA ISTBATH NIKAH

Admin Sumbar Selasa 13, April 2010 | 11:00:00 wib

Setelah efektif diberlakukannya UU No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan memberikan warna tersendiri dalam Penerapan UU No.1 Th. 1974 Khususnya dalam Pencatatan Nikah karena untuk keperluan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran diharuskan dilampirkannya Kutipan Akta Nikah atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat awam dengan buku nikah. Hal tersebut menjadi fenomena tersendiri bagi masyarakat yang selama ini tidak perduli dan merasa tidak penting untuk memiliki buku nikah sehingga begitu banyak laporan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Bila ditelusuri penyebabnya hal ini bukanlah sepenuhnya disebabkan kelalaian dari Petugas Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama atau Pembantu PPN karena memang masyarakat yang bersangkutan enggan untuk melaporkan pernikahannya. Hal ini mengemuka pada rapat kordinasi sekaligus diskusi panel tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Istbath Nikah. Yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Maret 2010 bertempat di Aula Kantor Kementrian Agama Kab. Dharmasraya. Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Hakim Pengadilan Agama Sijunjung Drs. Risman, Kepala Catatan Sipil Kab. Dharmasraya Ridwan Jaya, SH MM, anggota DPRD Purwanto,S.Ag, Staf Ahli Bagian Kemasyarakatan Drs. Muslainir, Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Dharmasraya H. Afrizal, S.Ag. Dengan peserta dari Ka. Bag. Kesra, Camat, KUA Kecamatan, Wali Nagari, Ormas Islam Se-Kab. Dharmasraya. Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Hamid Arwani, MA menyampaikan bahwa latar belakang di fasilitasinya Rapat Kordinasi dan Diskusi Panel ini sehubungan dengan permintaan dari Kepala Catatan Sipil Kab.Dharmasraya untuk memberikan izin kepada Kepala KUA Kecamatan untuk mengeluarkan surat keterangan nikah bagi masyarakat yang tidak punya buku nikah sebagai kelengkapan administrasi pegurusan administrasi kependudukan yang jelas nyata-nyata tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan-undangan tentang pernikahan. Sementara peraturan perundangan tentang Istbath Nikah tersebut bukanlah peraturan yang baru namun telah lama diundangkan Cuma barangkali sosialisasinya ketengah masyarakat yang belum menyeluruh atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang. Sementara itu Kepala KanKemenag Kab. Dharmasraya H. Afrizal, S.Ag mengharapkan kepada jajarannya terutama Ka. KUA Kecamatan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan nikah tersebut sehingga tidak ada lagi di Kab. Dharmasraya yang tidak tercatat pernikahannya. Pada kesempatan ini dibuat kesepakatan dan kerjasama antara Pemda Kab. Dharmasraya dengan Pengadilan Agama Sijunjung untuk melaksanakan Istbath Nikah massal yang akan dilaksanakan di masing-masing Kecamatan di bantu oleh KUA Kecamatan. ( Zulhendri,S.Ag)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW