Logo
Tanah Wakaf Kurang Diperhatikan - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tanah Wakaf Kurang Diperhatikan

Admin Sumbar Kamis 07, Juli 2011 | 11:00:00 wib

PADANG, HUMAS Temu konsultasi pembentukan asosiasi nazhir nasional yang melibatkan 40 orang peserta digelar, Rabu hingga Jumat (6 s.d 8/7) di basko hotel Padang. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pemberdayaan Zakat & wakaf Kemenag RI H. Abdul Karim. Sebelumnya, Kakanwil. Kamenag Sumbar Drs.H. Darwas, menyebutkan kalau temu konsultasi ini dapat memberi dampak positif bagi nazhir di Ranahminang, khususnya yang terlibat langsung yakni kepala KUA, ormas Islam dan jajaran Kanwil Kemenag Sumbar. Tujuannya demi kemaslahatan umat dalam memanfaatkan tanah wakaf ke depan. Keikutsertaan ormas pada temu ini khususnya dalam mengelola nazhir sebagai asset umat. "Perhatian akan asset umat dari lembaga kita saat ini masih kurang maksimal. Hal ini sepertinya harus perlu perhatian serius. Masalah tanah wakaf produktif belakangan memang lebih banyak diperhatikan, ketimbang tanah wakaf lainnya seperti sarana pekuburan. Yang membingungkan lagi, sebut Darwas, tanah wakaf itu perlu dipelihara. Cuma siapa yang akan mengelola tenaganya baik secara pribadi maupun secara terlembaga juga terancam habis. Selama ini yang cenderung banyak terpakai adalah pembantu PP-N ditingkat kecamatan. Kepala KUA pun sepertinya kurang maksimal perhatiannya. Akibat terjadinya pergeseran sistem birokrasi saat ini, maka yang yang lebih berfungsi adalah penyelenggara zakat di lingkungan Kamenag Kab/kota se-Sumbar. Sementara untuk mengelolanya, jauhnya jarak tempat tugas dengan obyek tanah wakaf, berakibat kurang terurusnya tanah wakaf tersebut. Beranjak dari kasus itu semua, maka yang lebih baik solusinya adalah mengangkat kembali PPN, walaupun dalam status bukan sebagai PNS,terangnya. Kepada buya-buya dan ormas Islam saya, minta sebagai langkah sosialisasi terwujudnya nazhir wakaf handal, perbanyaklah khutbahnya seputar tanah wakaf. Apakah arahnya terhadap personil atau melembaga. Den yang akan segera mengetahui, dengan harapan proses pembuatan sertifikat akan maksimal. Kita khawatir tanah wakaf dimasa lalu yang diserahkan kepada pemerintah, belakangan ada indikasi dikuasai lagi oleh anggota keluarganya. Karena ketika mereka masih usia dini kemudian besar, sebagian mereka menganggap itu adalah miliknya. Solusinya dalam penerbitan sertifikat, saya juga menyarankan perlu dijalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) antara Kemenag RI lebih dioptimalkan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan lembaga Kemenag saat ini dan masa datang dari pengaruh dan rongrongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jelas Kakanwil Darwas. (nal) Tek foto KONSULTASI NAZHIR—Direktur Zakat & Wakaf Kemenag RI H. Abdul Karim bersama Kakanwil Kemenag Sumbar H. Darwas dan Kabid Hazawa H. Japeri, menghadiri temu konsultasi nazhir, di Padang, Rabu (6/7). Oafrinal aliman

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW