Logo
Menag Sambut Gembira Ahmadiyah Serahkan Masjid - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Menag Sambut Gembira Ahmadiyah Serahkan Masjid

Admin Sumbar Senin 07, Maret 2011 | 12:00:00 wib

Padang, Humas Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya menyambut gembira adanya jemaah Ahmadiyah, di beberapa tempat, menyerahkan masjidnya kepada masyarakat."Alhamdulillah. Itu perkembangan yang positif," kata Menag di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat, setibanya dari kunjungannya menghadiri perayaan Tawur Kesanga, Tahun Baru Saka 1933 di Candi Prambanan di Kalau itu benar, jamaah Ahmadiyah menyerahkan masjidnya kepada masyarakat, atau membuka masjidnya bagi umum, itu langkah positif, ia menjelaskan. "Saya kira langkah postif untuk mengintegrasikan jamaah Ahmadiyah ke dalam umat Islam. Itu sangat positif, dan mudah-mudahan itu terjadi juga di tempat lain bagi jamaah Ahmadiyah," katanya. "Saya menyambut baik," katanya lagi seperti dikutip dari website Kemenag RI. Kepada pemerintah, tambahnya, daerah yang telah memberikan larangan terhadap penyiaran Ahmadiyah baik di media cetak, elektronik dan media lainnya, ini merupakan langkah positif dan tepat dari sisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai peraturan daerah berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).Gamawan menuturkan, di Jakarta, Jumat, pihaknya telah menerima SK Gubernur Jatim dan Pergub Jabar, dan sesuai hasil evaluasi sementara menunjukkan tidak ditemukan klausul yang keluar atau melebihi dari SKB tentang Ahmadiyah."SK Gubernur Jatim sudah masuk, Jabar juga. Tidak ada yang melanggar aturan SKB, sementara ini belum kita temukan," katanya.Meskipun demikian, Mendagri telah menugaskan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi lebih dalam kedua peraturan daerah tersebut.Mendagri mengatakan, sepanjang surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tidak keluar dari ketentuan SKB Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah, maka tidak masalah. "Bahwa sepanjang itu dalam koridor SKB sebagai dasar hukum, maka menurut kita tidak masalah karena SKB itu aturan. Selama tidak melebihi batas itu, silahkan saja," katanya.SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di provinsi tersebut, dikeluarkan pada 28 Februari 2011.SK Gubernur Jatim itu berisi, pertama larangan aktivitas JAI yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur. Kedua, larangan menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik, memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum, memasang papan nama pada masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan lain-lain dengan identitas JAI, dan menggunakan atribut JAI dalam segala macam bentuknya.Sementara, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jabar.Dengan adanya pergub tersebut maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran. Aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan pergub tersebut yakni penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Kemudian, larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.Pergub itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum dengan jamaah Ahmadiyah.(***).

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW