Logo
Gesekan Intern Umat Beragama Pernah Terjadi Di Sumbar - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Gesekan Intern Umat Beragama Pernah Terjadi Di Sumbar

Admin Sumbar Senin 11, April 2011 | 11:00:00 wib

Padang, Humas Dialog tokoh agama, adat dan nelayan pesisir se-Sumbar digelar di Hotel Basko Padang, Senin (11/4) dan dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kementrian Agama Drs.H. Darwas dan dihadiri langsung Kapus KUB diwakili Kabid Kerjasama Lembaga Keagamaan Dra.Hj. Emma Numawati Hadian, MM. Dialog yang berlangsung selama lima hari (10 s.d 15) sebut Kakanwil Darwas, dapat menyikapi persoalan masalah kerkunan umat beragama dengan segala toleransi yang abadi. “”Kita menyadari umat Islam yang ada di Sumbar jumlahnya mencapai 97,8 persen dibanding agama lainnya. Artinya kelompok Islam memang mayoritas. Dulu, gesekan intern umat beragama memang pernah terjadi karena adanya isu-isu yang kebenarannya masih diragukan. Namun hal itu sangat wajar saja terjadi. Kasus itu tidak berdampak luas, sehingga bisa diselesaikan secara intern pula. Ke depan, pasca terbitnya Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Sumbar. Ditingkat Propinsi setelah semua itu disoalisasikan harus pula ketahui oleh masyarakat Kabuupaten/Kota di Sumbar. Tekhnis pelaksanaannya, semua jajaran Kamenag di Ranahminang saya instruksikan sesegerannya menyampaikan materi Pergub itu. Sehingga, ketika ada masalah sudah ada dasar hukum untuk menyelesaikan dan mencegahnya,’’kata Darwas didampingi Kabag TU Drs.H. Salman, MM dan Kasubag Hukmas & KUB M. Rifki, M.Ag. Sesi dialog yang dipandu moderator Paulus Tasik Galle’, dengan nara sumber Kapus KUB Emma Nurmawati menyebutkan, bahwa peran tokoh agama, adat dan nelayan pesisir sebagai elemen yang terkait langsung dengan masyarakatnya, dirasa perlu penerapan pendidikan mulitikulutural. Dasarnya adalah karena bangsa Indonesia yang banyak pulau dan kaya budaya serta suku bangsa dan agama yang beragam. Sehingga akan nada wawasan dan pencerahan untuk kearifan lokal bagi masyarakat. Kalau sekiranya terjadi isu-isu negative masalah kehidupan umat beragama dengan sikap arif dan bijkasana akan bisa pula di atasi. Dalam menyonsong kehidupan umat beragama (KUB) pemerintah pusat dalam hal ini Kemenag RI, punya tanggung jawab dalam memfasilitasi dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dari aturan hukum yang jelas, maka tidak ada persoalan agama yang telah muncul yang tidak bisa dituntaskan, ‘’kata Emma. (nal) Tek foto DIALOG KUB—Dialog tokoh agama, masyarakat adat dan nelayan pesisir di gelar Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kemenag pusat di Hotel Basko Padang, Senin (10/4). Terlihat Kakanwil Drs.H. Darwas berdialog dengan peserta usai pembukaan. Oafrinal aliman

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW