Logo
Perlu Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Perlu Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama

Admin Sumbar Senin 13, Desember 2010 | 12:00:00 wib

Jakarta, Humas- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, ternyata masih belum mampu menjawab setiap persoalan keumatan. Apalagi belum adanya ketegasan tentang batasan definisi Agama, Definisi Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,menjadkan perlunya disusun Undang-undang sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Kesimpulan tersebut terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM) tingkat Nasional di Hotel Millenium Jakarta,6/12. Kiranya sudah urgen dibuat sebuah Undang-undang yang mengatur tentang definisi dan batasan Agama, kemudian aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME, Posisi Keber- agamaan dengan Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Demikian sekilas hasil Rapat yang diikuti Unsur Kanwil Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi, Kesbang Linmas, Kepolisian Daerah se-Indonesia.Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, merupakan program dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. ( Rifki)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW