Logo
Rangkaian Kegiatan Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2010 Sukses.. - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Rangkaian Kegiatan Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2010 Sukses..

Admin Sumbar Senin 22, Februari 2010 | 12:00:00 wib

Bukittinggi, Humas. 02/10.Sesuai dengan uraian tugas pokok dan tanggungjawab Kementerian Agama RI secara nasional, yang terdiri dari 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, 2. Peningkatan kerukunan umat beragama, 3. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan 5. Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Maka untuk mencapai point ke 2, yaitu peningkatan kerukunan umat beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, pada tahun 2010 ini melaksanakan Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan tema: “Melalui Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Kita Sinergikan Program Kerukunan Pusat dan Daerah”. Kegiatan yang berskala nasional ini untuk tahun 2010 dilaksanakan oleh PKUB di Kota Bukittingi Sumatera Barat. Peserta kegiatan ini ialah seluruh Kepala Tata Usaha dan seluruh Kasubbag Hukmas dan KUB dari masing-masing Kanwil Kementerian Agama Propinsi se Indonesia, yang berjumlah 33 propinsi. Peserta berjumlah 66 orang. Seluruhnya diinapkan di The Hills Hotel Bukittingi (Hotel Novotel lama yg terletak berhampiran dengan dengan Istana Negara Bung Hatta dan Jam Gadang). Para peserta merasa senang dapat mengunjungi Kota Bukittingi yang indah dan sejuk, serta dekat dengan pusat pertokoan, perbelanjaan dan wisata. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dari tanggal 8 sampai 12 Pebruari 2010. Ketua Panitia Pelaksana Daerah Drs. H. Salman MM, dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekjen Depag RI, Kepala PKUB dan Kakanwil Kementrian Agama Propinsi Sumbar yang telah berperan besar terselenggaranya acara workshop ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir, yang berasal dari seluruh Indonesia. Karena adanya keperluan tugas yang mendesak H. Bahrul Hajat, PhD yang sedianya akan hadir tidak dapat datang sehingga diwakilkannya kepada Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Drs. H. Darwas, untuk membuka acara secara resmi dan sekaligus membacakan sambutan Sekjen. Dalam sambutannya Sekjen menyampaikan berbagai hal penting dan mendasar tentang pemeliharaan dan peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Lebih jauh Sekjen menyampaikan bahwa berbagai program Kementerian Agama baik di pusat maupun daerah terkait kerukunan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang dapat digunakan misalnya semakin berkurangnya berbagai konflik bernuansa agama di berbagai daerah dan semakin berkembangnya geliat pendidikan multikultural di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Tentu hal ini juga merupakan hasil akumulasi kehendak mulia dan karya kolektif dari berbagai pihak yang mendukung dan peduli dengan kerukunan. Terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut Sekjen menyampaikan bahwa saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan menteri luar negeri Italia, Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant` Egidio, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema "Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together" yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma. Indonesia adalah sebuah negara yang dipandang istimewa, sebagai tempat persandingan keberagaman diamana agama-agama besar dunia berkembang dengan subur, saling toleran tanpa adanya sikap saling meniadakan. Berbagai peninggalan peradaban agama terdahulu tidak pernah disia-siakan atau dihancurkan melainkan dihargai, bahkan dianggap sebagai simbol kekayaan bangsa. Pujian dan apresiasi itu tentu saja tidak boleh membuat semua pihak terlena, tetapi harus tetap mawas diri, karena kerukunan umat beragama bukan merupakan sesuatu yang stagnan dan final, ia terus mengalami perubahan, kadang sangat sederhana tetapi pada kondisi tertentu sangat kompleks terkait dengan berbagai dinamika kehidupan sosial yang berkembang. Kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait kerukunan tersebut yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga dan melestarikan kerukunan. Tantangan terhadap kerukunan ternyata tidak semakin berkurang seiring dengan kondusifnya suasana kerukunan itu sendiri, melainkan justru makin bertambah. Selain permasalahan seputar rumah ibadat, penyiaran agama, penodaan agama, secara nyata kita dapat menyaksikan merebaknya berbagai paham keagamaan yang keluar dari arus pemahaman “mainstream” yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wajah kerukunan. Pada titik tertentu kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tetapi manakala ekspresi keagamaanya berbenturan dengan sistem dan paham keagamaan “mainstream” secara tajam baru akan menimbulkan permasalahan. Ekspresi keagamaan terbaru yang keluar dari arus “mainstream” setidaknya dapat digolongkan dalam dua kutub ekstrem, kutub pertama dikenal dengan kutub radikalisme dan kutub kedua adalah liberalisme. Lebih jauh Sekjen menjelaskan bahwa, kutub radikal ditandai dengan berbagai sikap fanatisme, dan yang paling berat adalah kelompok yang selalu mengatakan bahwa di luar dirinya adalah salah secara mutlak. Ekspresi yang berlebihan dari sikap ini dapat berpotensi mengganggu kerukunan. Seiring dengan itu, katanya: kutub ekstrem lain dikenal dengan sebutan paham keagamaan liberal. Corak keagamaan liberal pada dasarnya sangat menghargai kerukunan dan multikulturalisme tetapi terjerumus pada sekulerisme, inklusifisme, dan pluralisme agama tanpa kendali yang jelas. Sekulerisme dipahami dengan menganggap bahwa agama itu tidak ada urusan dengan dunia maupun negara. Inklusifisme dipahamai secara sangat ekstrem dengan menganggap agama kita dan agama orang lain itu posisinya sama, saling mengisi, mungkin agama kita salah, agama lain benar. Tidak boleh mengakui bahwa agama kita saja yang benar. Lebih-lebih lagi faham pluralisme dipahami dengan menganggap semua agama itu sejajar, paralel, prinsipnya sama, hanya beda teknis. Hal yang harus diwaspadai dalam corak keagamaan liberal ini adalah rusaknya nilai-nilai akidah dan sakralitas dari agama itu sendiri. Yang ingin kita tuju adalah kerukunan yang tidak perlu mengorbankan akidah dan kemurnian masing-masing agama. Sekjen menyinggung juga bahwa munculnya perkembangan terbaru dalam kehidupan keagamaan yang juga harus kita waspadai dengan cermat dan arif adalah adanya desakan dari beberapa elemen masyarakat untuk melakukan uji materi (judicial review) Peraturan Presiden No1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969. Kita tentu menyadari sepenuhnya, apabila peraturan tersebut dicabut akan dapat memicu konflik yang lebih besar lagi seperti sikap sikap anarki tanpa kendali karena masing-masing orang akan dengan mudah membuat agama atau aliran keagamaan sesuai selera masing-masing. Kesadaran terhadap bahaya tersebut rupanya juga meluas di berbagai kalangan ormas keagamaan sehingga penolakan terhadap judicial review ini terus bermunculan. Selanjutnya Sekjen menyampaikan beberapa point penting untuk dapat dipedomani oleh masing-masing peserta. Dilihat dari konteks inilah, maka relevan kiranya bila kegiatan ini mengambil tema “Melalui Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Kita Sinergikan Program Kerukunan Pusat dan Daerah”. Tanpa adanya langkah sinergis dalam mengimplementasikan program kerukunan maka akan mementahkan program kerukunan itu sendiri, untuk itu sinergi program mutlak diperlukan. Seiring dengan tema ini, dan dalam rangka penyusunan arah kebijakan dan program-program strategis kerukunan kedepan saya mengajak Saudara untuk : Pertama, kita harus benar-benar memahami dan menjiwai tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai pembina kerukunan di wilayah kerja kita masing-masing. Motivasi kerja yang kita miliki hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai luhur untuk ikut serta berkontribusi bagi upaya bersama mewujudkan pembangunan kerukunan sebagai budaya dan karakter bangsa. Kedua, meningkatkan kemampuan dan kepekaan yang tinggi terhadap dinamika kehidupan sosial terkait isu kerukunan, poin ini terkait dengan makin kompleksnya dinamika kerukunan di masyarakat. Proses belajar yang terus menerus dan berkesinambungan mutlak diperlukan dalam hal ini. Ketiga, mencermati kebutuhan masyarakat terkait penyusunan arah kebijakan dan program strategis kerukunan. Karenanya, menyusun dan mengunakan anggaran kerukunan harus berorientasi pada hasil riil di masyarakat dengan berbasis kebutuhan dasar, bukan hanya sekedar berorientasi pada pengadministrasian anggaran. Keempat, selalu melakukan koordinasi dan sinergisasi program maupun pola hubungan kerja antar pihak-pihak baik yang memiliki keterkaitan langsung ataupun yang bersifat konsultatif. Dalam hal ini, elemen Pusat dengan Daerah maupun antara Kanwil dengan Pemda serta FKUB harus terus berjalan secara beriringan dengan saling memahami peran dan tugas masing-masing. Kelima, memberdayakan peran para tokoh agama, ormas keagamaan untuk mewujudkan suasana kehidupan beragama yang rukun berdasarkan semangat moderasi. Sikap moderat yang dipandang sebagai sikap ideal dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia bisa dipupuk melalui pemahaman keagamaan yang utuh, disinilah posisi dan peran tokoh agama dalam pembinaan umat sangat dibutuhkan. Keenam, dalam rangka mendukung suksesnya program remunerasi maka kita harus makin mengoptimalkan pendayagunaan dana program-program kerukunan dengan tetap memperhatikan pada efisiensi dan efektivitas pendanaan yang berorientasi pada keberhasilan program-program dan capaian kegiatan. Kecermatan dan ketepatan dalam menggunakan anggaran akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dengan mendapatkan opini ”wajar tanpa pengecualian” sebagai prasyarat remunerasi. Presentasi Tokoh Lintas Agama Setelah acara pembukaan itu pada sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan makalah Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Setelah itu pada sesi ke tiga tampil enam orang tokoh agama, dari enam agama yang sudah diundang, Drs. H. Slamet Efendi Yusuf (Islam), Pdt. Erick J Barus (Kristen), Rm. A. Benny Susetyo (Katholik),Kol. Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag. ( Hindu), Suhadi Sanjaya (Budha) dan Uung Sendana (Konghuchu). Di antara program dan wacana yang muncul ialah penguatan program desa binaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Slamet Efendi Yusuf mengusulkan agar desa binaan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi model pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dibuat enam bentuk, desa binaan kerukunan, seperti desa yang mayoritasnya umat Islam, sedangkan desa binaan lainnya yang mayoritas umatnya beragama Kristen, demikian juga dengan yang mayoritasnya beragama Khatholik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Diskusi Penyusunan Anggaran Program Kerukunan Umat Beragama Pada sesi diskusi penyusunan anggaran pembicaraan menjurus kepada pola kebijakan anggaran kerukunan umat beragama yang dapat dibuat untuk diajukan ke pemerintah pusat. Sebagai nara sumber dari Bappenas ialah Dr. Ir. Taufik Hanafi, MURP dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Pusat. Dalam pembicaraannya, Dr. Ir. Taufik Hanafi, MURP menyampaikan bahwa selama ini peranan FKUB agaknya masih seperti mengawang-awang, karena pengurusnya hanya pada level propinsi dan kabupaten kota. Untuk itu bisa diusulkan agar FKUB dapat dibentuk hingga desa. Sehingga masyarakat merasakan langsung kehadiran dan peran FKUB kecamatan dan desa. Dengan luasnya jangkauan FKUB hingga ke kecamatan dan desa-desa maka dapat diajukan kenaikan anggarannya. Nara sumber lain yang hadir menyampaikan makalahnya ialah, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumbar, H. Sudirman Gani, SH. MM. Dalam paparannya digambarkan kenaikan anggaran pemda Sumbar yang tiap tahun senantiasa memberikan bantuan kepada FKUB Sumbar. Pada tahun 2008 Pemda Sumbar menyediakan bantuan untuk FKUB Propinsi sebanyak Rp. 32 jt. Pada tahun 2009 sebanyak Rp. 90 jt dan pada tahun 2010 dianggarkan kembali sebanyak Rp.90 Jt. Walaupun dengan anggaran terbatas tetapi kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik, tegasnya. Selanjutnya tampil pembicara dari PKUB, Drs. Zainuddin Daulay, M.Hum dan Dra. Hj. Emma Nurmawati, MM. Diantara hal-hal yang dipaparkan Emma Nurmawati ialah bahwa, Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada kinerja. Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya Zainuddin Daulay menguraikan enam program startegis KUB yang harus dijalankan yakni: 1.Memperluas sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 2.Memberdayakan FKUB dan lembaga keagamaan sebagai mitra kerukunan 3.Optimalisasi antisipasi disharmoni sosial daerah rawan konflik 4.Pengembangan wawasan multikultural bagi berbagai lapisan dan unsur masyarakat 5.Penguatan dan pemberdayaan nilai kearifan lokal 6.Peningkatan koordinasi antar instansi serta pemantapan landasan peraturan perundangan (Laporan Amri)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW