Logo
Workshop dan Konsultasi Nasional Program Peningkatan KUB - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Workshop dan Konsultasi Nasional Program Peningkatan KUB

Admin Sumbar Rabu 10, Februari 2010 | 12:00:00 wib

Workshop dan Konsultasi Nasional Program Peningkatan KUB Bukittinggi. Humas. 10/02/10 Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, mengadakan Workshop dan Konsultasi Nasional Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di The Hills Hotel Bukittinggi, selama 5 hari, dari tanggal 8 sd 12 Pebruari 2010. Peserta adalah seluruh Kepala Bagain Tata Usaha dan Kasubbag Hukmas dan KUB dari 33 Kanwil Kementerian Agama di Indonesia. Tema acara ialah: Melalui Workshop dan Konsultasi Program Peningkatan Kerukunan Kita Sinergikan Program Kerukunan Pusat dan Daerah. Pada acara pembukaannya Sekjen Kementerian Agama yang diwakili Drs. H. Darwas, Kakanwil Kementerian Agama Prop. Sumbar membacakan sambutan tertulis Sekjen. Di antara isinya adalah penekanan terhadap berbagai peran misi dan misi Kementerian Agama. Bahrul Hayat, PhD, menegaskan bebarapa persoalan dan fenomena penting yang perlu disikapi dengan tepat dan baik. Lebih alnjut diuraikannya bahwa, terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan menteri luar negeri Italia, Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant` Egidio, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema "Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together" yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma. Indonesia adalah sebuah negara yang dipandang istimewa, sebagai tempat persandingan keberagaman diamana agama-agama besar dunia berkembang dengan subur, saling toleran tanpa adanya sikap saling meniadakan. Berbagai peninggalan peradaban agama terdahulu tidak pernah disia-siakan atau dihancurkan melain dihargai, bahkan dianggap sebagai simbol kekayaan bangsa. Pujian dan apresiasi itu tentu saja tidak boleh membuat semua pihak terlena, tetapi harus tetap mawas diri, karena kerukunan umat beragama bukan merupakan sesuatu yang stagnan dan final, ia terus mengalami perubahan, kadang sangat sederhana tetapi pada kondisi tertentu sangat kompleks terkait dengan berbagai dinamika kehidupan sosial yang berkembang. Kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait kerukunan tersebut yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga dan melestarikan kerukunan. Ada lima hal yang ditekankan oleh Sekjen dalam sambutannya tersebut. Pertama, kita harus benar-benar memahami dan menjiwai tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai pembina kerukunan di wilayah kerja kita masing-masing. Motivasi kerja yang kita miliki hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai luhur untuk ikut serta berkontribusi bagi upaya bersama mewujudkan pembangunan kerukunan sebagai budaya dan karakter bangsa. Kedua, meningkatkan kemampuan dan kepekaan yang tinggi terhadap dinamika kehidupan sosial terkait isu kerukunan, poin ini terkait dengan makin kompleksnya dinamika kerukunan di masyarakat. Proses belajar yang terus menerus dan berkesinambungan mutlak diperlukan dalam hal ini. Ketiga, mencermati kebutuhan masyarakat terkait penyusunan arah kebijakan dan program strategis kerukunan. Karenanya, menyusun dan mengunakan anggaran kerukunan harus berorientasi pada hasil riil di masyarakat dengan berbasis kebutuhan dasar, bukan hanya sekedar berorientasi pada pengadministrasian anggaran. Keempat, selalu melakukan koordinasi dan sinergisasi program maupun pola hubungan kerja antar pihak-pihak baik yang memiliki keterkaitan langsung ataupun yang bersifat konsultatif. Dalam hal ini, elemen Pusat dengan Daerah maupun antara Kanwil dengan Pemda serta FKUB harus terus berjalan secara beriringan dengan saling memahami peran dan tugas masing-masing. Kelima, memberdayakan peran para tokoh agama, ormas keagamaan untuk mewujudkan suasana kehidupan beragama yang rukun berdasarkan semangat moderasi. Sikap moderat yang dipandang sebagai sikap ideal dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia bisa dipupuk melalui pemahaman keagamaan yang utuh, disinilah posisi dan peran tokoh agama dalam pembinaan umat sangat dibutuhkan. Keenam, dalam rangka mendukung suksesnya program remunerasi maka kita harus makin mengoptimalkan pendayagunaan dana program-program kerukunan dengan tetap memperhatikan pada efisiensi dan efektivitas pendanaan yang berorientasi pada keberhasilan program-program dan capaian kegiatan. Kecermatan dan ketepatan dalam menggunakan anggaran akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dengan mendapatkan opini; wajar tanpa pengecualian, sebagai prasyarat remunerasi. Dalam paparan para tokoh agama, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu, dibahas persoalan kerukunan dan upaya untuk melestarikannya secara mendasar dari pandangan agama masing-masing. Beberapa tanggapan dalam diskusi disampaikan oleh peserta seperti persoalan tentang gugatan terhadap PNPS No 1 tahun 1965 oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu, yang menyatakan mendukung upaya menteri agama. Namun demikian mereka menegaskan agar masyarakat menghindarkan diri dari tindakan yang anarkis dalam persoalan agama. Lebih lanjut bahan tentang makalah nara sumber dapat dilihat di sumbar.depag.go.id. (Amri)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW