Logo
PPK dan Pengolah Keuangan Kemenag, Filnaliasikan Anggaran 2017 - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

PPK dan Pengolah Keuangan Kemenag, Filnaliasikan Anggaran 2017

pasaman barat Jumat 21, Oktober 2016 | 14:06:16 wib

Pasaman Barat (Inmas)--Menindaklanjuti pembahasan dan beberapa kali rapat evaluasi terhadap penyusunan rencana anggaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, untuk tahun anggaran 2017, Jumat (21/10) dipimpin kepala kantor  Drs. H. Marjanis, M.Pd finalisasikan pembahasan rencana anggaran 2017 di ruang kerjanya.

Rapat finalisasi rencana anggaran 2017 Kementerian Agama Pasaman Barat Jumat ini diikuti Plh Kasubbag Tata Usaha, Edisman, SIP, Pejabat Penaggungjawab Kegiatan (PPK), Parmohonan Simamora, S.HI, bersama seluruh pengolah keuangan dari masing-masing unit kerja di lingkungan instansi vertikal Pasaman Barat.

Kepala kantor Marjanis pada kesempatan itu menyampaikan, melihat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2016, memang telah berjalan sesuai target yang diharapkan, namun untuk serapan anggaran masih ada pengelola kegiatan belum merealisasikan programnya, seperti pemanfaatan dana (bantuan) untuk Forum Kemunikasi Umat Beragama (FKUB).

Dalam hal penyusunan anggaran ulas Marjanis setiap bentuk kegiatan dan besarnya alokasi biaya, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan, besarnya perkiraan anggaran dan sasaran efektif dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, seluruh rencana kerja harusnya ada umpan balik atau output berharga, sehingga bermanfaat bagi siapa saja pesertanya.

Setiap penyusunan anggaran, termasuk memasukkan berbagai bentuk (jenis) kegiatan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di antara aturan itu adalah Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) tentang penyusunan besaran digit anggaran serta asas manfaat yang ditimbulkan dari pemanfaatan anggaran dimaksud.

Pada tahap pemanfaatan anggaran ulas Marjanis, untuk kegiatan atau mata anggaran tertentu, tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain dan begitu juga sebaliknya. Pengalihan bentuk kegiatan sekaligus pencairan anggarannya, bisa dilakukan dalam program kerja bersangkutan ada (terdapat) dalam satu akun (kegiatan yang dilaksanakan dalam satu komponen) bukan bentuk (unit) kegiatan.

Perubahan jenis kegiatan berikut digit anggaran dimaksud, tambah kepala kantor lagi bisa dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan revisi (perbaikan) jenis kegiatan berikut besaran mata anggaran yang dimanfaatkan untuk itu. Sepanjang tidak dilakukan revisi terhadap kegiaatan tertentu dan besaran biaya berarti tidak ada perubahan dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud. Zar|Mira

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW