Logo
Menag: FKUB Netral, Jangan Ditarik ke Ranah Politik - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Menag: FKUB Netral, Jangan Ditarik ke Ranah Politik

Admin Sumbar Rabu 26, Mei 2010 | 11:00:00 wib

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali meminta agar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersikap netral semata-mata sebagai perwujudan umat beragama untuk memelihara kerukunan umat beragama dan kerukunan nasional. Karena itu FKUB agar tidak ditarik-tarik untuk memberikan dukungan terhadap salahsatu calon dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Menag mengemukakan hal itu saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKUB 2010 di Hotel Sahid Jakarta, Selasa malam (25/5). "Saya juga minta kepada calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada agar tidak menarik-narik FKUB ke dalam ranah politik," tandasnya. Menurut Menag, Rakornas FKUB ini dianggap penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena momentumnya yang tepat. Paling tidak ada tiga hal yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dalam waktu dekat ini yakni, pertama Pilkada yang akan berlangsung di 2010 lebih kabupaten/kota selama periode 2010. Kedua, kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya membaik, dan terakhir problematika kehidupan keagamaan yang semakin kompleks. "Menghadapi tantangan tersebut, umat beragama terutama pemuka agama semakin ditantang dan dituntut kebersamaan dan kekompakan mereka dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya ekses-ekses negatif yang dapat menggangu kerukunan yang selama ini telah kita bina," kata Suryadharma. Oleh karena itu lanjutnya, kerukunan yang essensial dan fungsional harus dibangun dan dipelihara secara sadar dan terarah oleh kita bersama agar tidak mudah meleleh karena sengatan panasnya politik dan ekonomi, atau menjadi lapuk karena terpaan badai moral dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Pengalaman sejarah masa lalu, kata Suryadharma, disaat-saat menjelang pemilu masyarakat beragama sering diombang-ambingkan oleh partai peserta yang menawarkan janji politiknya. Umat beragama sering dibelah-belah atau disekat-sekat untuk berkompetisi menyalurkan aspirasi. "Bahkan agama ditarik-tarik atau dilibatkan untuk menghimpun dukungan suara. Tindakan tersebut boleh jadi wajar dan biasa terjadi, namun menjadi tidak wajar lagi kalau berakibat memanasnya sentimen keagamaan, sentimen golongan, sentimen keluarga dan tetangga." Menurut Menag, jika hal ini dibiarkan terus menerus maka yang dapat menjadi korban adalah keharmonisan dan ketentraman umat beragama. Disinilah perlunya peran penyelaras dan mediator dari pemuka agama terutama yang dimainkan oleh FKUB baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun forum sejenis di tingkat kecamatan serta desa. Para pemuka agama harus membimbing umat bahwa pilihan politik adalah hak pribadi warga negara, tapi janganlah dikaitkan dengan agama. Pemilu adalah pelaksanaan sesaat untuk memilih yang bersifat rahasia dan pribadi, oleh karena itu janganlah proses memilih yang sesaat itu mengorbankan kerukunan yang bersifat abadi. Kepentingan yang temporer tidaklah harus mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa ini. Pilihan politik adalah pilihan pribadi dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ketentraman, ketenangan dan persaudaraan. "Kepentingan membela partai adalah kepentingan golongan atau kelompok, tetapi jangan sampai merusak sendi-sendi persatuan bangsa dan keutuhan tanah air Republik Indonesia," ingat menteri yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Rakornas FKUB yang berlangsung 25-27 Mei diikuti oleh pengurus FKUB dari seluruh provinsi di tanah air dan dibuka Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, namun pemukulan gong dilakukan bersama Mendagri dan Menag. Menag juga sempat memimpin doa bagi almarhumah mantan ibu negara Hj. dr Hasri Ainun Habibie. Mendagri Gamawan Fauzi secara singkat mengatakan bahwa pemerintah menumbuhkan ruang demokrasi didaerah melalui pemilihan langsung. Namun kita tidak ingin ada yang merusak demokrasi atas nama suku, golongan atau kelompok dan sebagainya. "Pilkada sebuah lompatan besar, saya menjadi bupati di era Orde Baru. Tiba-tiba dunia kaget dengan negeri ini, pilihan langsung dari presiden, gubenrnur, bupati dan walikota, dari rakyat untuk rakyat. Saya saksikan di Amerika tidak semua kota dipilih langsung," kata mantan Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat ini. (ks)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW