Logo
Sikapi Permendikbud Nomor 10, Diknas, Kemenag, PGRI dan Dewan Pendidikan Gelar FGD - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Sikapi Permendikbud Nomor 10, Diknas, Kemenag, PGRI dan Dewan Pendidikan Gelar FGD

payakumbuh Jumat 20, Oktober 2017 | 15:35:37 wib

Payakumbuh, Inmas--Setiap profesi memiliki resiko dan kendala, baik besar maupun kecil, termasuk bagi penyandang profesi guru. Terkadang dalam prakteknya, profesi guru kerapkali dihadapkan dengan berbagai kasus. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan profesi guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Permendikbud No. 10 tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Maraknya kasus hukum yang menimpa kalangan guru beberapa waktu terakhir mendapat perhatian khusus Kepolisian. Sehingga Polri bersama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyepakati sebuah nota kesepahaman. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kamis (20/4/2017), meneken kesepakatan itu didampingi Ketua Umum PGRI, Unidah Rasyidi di Maber Polri Jakarta. 

Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan, Kankemenag bersama -sama gelar Forum Group Discussion (FGD) yang bertempat di aula Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Rabu (18/10) yang dihadiri Pengurus PGRI, Pengurus Dewan Pendidikan, Pengurus APSI, dan Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Payakumbuh. FGD Perlindungan Profesi Guru di Kota Payakumbuh yang di gagas Kepala Bidang PTK Disdik Payakumbuh, Dasril.

Untuk menindaklanjuti Penmendiknas No. 10 tahun 2017 ini, forum diskusi siang itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pemerintahan yang terdiri dari Diknas, Kankemenag dan UPTD. Sedangkan kelompok selanjutnya terdiri dari Dewan Pendidikan, PGRI, APSI dan lembaga pendidikan.

Dari hasil FGD ini dilahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya, agar PGRI Kota Payakumbuh membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Guru (LKBH) sesuai AD/ART PGRI. Agar Dinas Pendidikan, Kemenag dan Satuan Pendidikan menyusun SOP Perlindungan Guru Kota Payakumbuh. 

Pemko Payakumbuh agar menyusun dan menetapkan Perda dan Perwako Perlindungan Guru, dan agar PGRI Payakumbuh menindaklanjuti MoU PGRI Pusat dengan Kapolri tentang Perlindungan Guru.

Kepala Kankemenag diwakili Kasi Pendidikan Madrasah, Darius yang ikut dalam FGD ini menjelaskan, kita di kankemenag sudah jalankan penyelesaian kasus secara internal.

“Penyelesaian kasus terhadap ASN selama ini di kankemenag sudah kita jalankan dengan tim yang sudah dibentuk pimpinan. Tim tersebut dipimpin langsung Kepala kankemenag yang anggota terdiri dari Kasubbag TU, Kasi Penyelenggara, Analis Kepegawaian dan Pengawas. Penyelesaian kasus biasanya kita laksanakan secara berjenjang mulai dari satker masing-masing. kalau tidak tuntas, kita lanjutkan ke kankemenag sesuai aturan yang berlaku,” jelas Darius. (ul/Rina)

 

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW