Logo
Kemenag Dharmasraya Laksanakan Pembinaan Hukum Implementasi 8 Area Perubahan - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Kemenag Dharmasraya Laksanakan Pembinaan Hukum Implementasi 8 Area Perubahan

dharmasraya Sabtu 27, Oktober 2018 | 13:43:14 wib

Dharmasraya, Inmas--Perubahan di era reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi dan lembaga, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Kementerian  Agama sebagai kementerian terbesar di Indonesia dengan jumlah satker 14 ribu, menyambut baik  pelaksanaan reformasi birokrasi dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 582 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Sebagai upaya untuk mendukung arah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya beserta jajaran Setjen Kemenag Dharmasraya melaksanakan pembinaan hukum implementasi 8 area perubahan yang dibuka langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya H. Abdel Haq di Gedung Sekber KUB Dharmasraya, Sabtu (27/10). 
Dalam arahan pidato pembukaan H. Abdel Haq menyampakan, “Perubahan di lingkungan Kementerian Agama sudah menjadi keharusan yang tidak dapat lagi ditawar-tawar khususnya oleh ASN Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya."

Pembinaan hukum kali ini diikuti seluruh kepala seksi dan penyelenggara syari’ah, kepala madrasah, kaur TU, kepala KUA dan JFT se- Kabupaten Dharmasraya sebanyak 30 orang, dengan narasumber berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Kasubag Umum H. Efi Yoskar, Kepala Kemenag dan Kasubag TU Kemenag Dharmasraya semuanya berjumlah 6 jam pelajaran.

Delapan area perubahan di Lingkungan Kemenag adalah mental aparatur dan manajemen perubahan, pegawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur Sipil Negara, Peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Delapan area perubahan tersebut adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan baik dengan mengedepankan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pelaksanaan pembinaan hukum 8 implementasi area perubahan ini dilaksanakan sehari dengan 6 jpl dengan titik akhir yaitu pelayanan terpadu satu pintu,” ungkap H. Hamid Arwani ketua panitia. (sarwono)|DW

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW