Logo
Prof. Dr. Atho` Mudzhar, M.A: Diklat untuk Peningkatan Kinerja Aparat Kemenag - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Prof. Dr. Atho` Mudzhar, M.A: Diklat untuk Peningkatan Kinerja Aparat Kemenag

Admin Sumbar Selasa 30, Maret 2010 | 11:00:00 wib

Jakarta, 29/03. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Prof. Dr. H. Atho` Mudzhar, M.A, menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kompetensi dan akuntabilitas aparat di jajaran Kemenag. "Kita akan menyelesaikan seluruh pejabat eseleon III yang diangkat tahun 2008 untuk mengikuti Diklatpim III tahun 2010 ini. Sehingga tahun 2011 nanti, tidak akan ada lagi pejabat eselon III yang telah diangkat pada tahun 2008 yang belum mengikuti Diklatpim III. Sehingga tahun 2011 nanti kita akan memprogramkan mereka yang diangkat tahun setelah itu untuk mengikuti Diklatpim III, demikian Atho` menerangkan ketika membuka tiga rangkaian diklat di Kampus Pusdiklat Kepegawaian Kemenag di Ciputat, Senin 29/03. Tiga rangkaian diklat yang tengah dilaksanakan itu ialah, Diklatpim III, Diklat Humas dan Keprotokolan, serta Diklat TOT DDTK Sisten Akuntansi Instansi (SAI). Dalam acara pembukaan itu hadir pula staf ahli Menteri Agama Dr.Hj. Nurhayati Jamas, M.A., Kabiro Kepegawaian Ali Hadiyanto M.Si, Kapus Diklat Tenaga Administrasi H.Hamdi Pamuji, SH, MM, Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, para peserta, panitia dan para undangan lainnya. Dr. Hj. Nurhayati Jamas, MA, dalam sambutannya sebelum pembukaan oleh Kabadiklat dan Litbang, menyampaikan tiga landasan berpijak pejabat dalam melaksanakan tugas, pertama unsur complain, yakni mengetahui dan menguasai landasan pijak atau peraturan dan perundang-undangan. Sebab menurutnya, pejabat bagaikan orang yang berjalan di pinggir jurang. Walaupun pekerjaannya mulia tetapi jika tidak hati-hati dan berpegang kepada peraturan akan terjatuh. Kedua, performence, daya kerja dan kinerja yang terukur. Untuk hal ini pejabat harus punya kompetensi, menguasai bidangnya. Pejabat harus mampu menjawab sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat yang penuh dengan dinamikanya. Pejabat harus mampu memberikan pelayanan atas kebutuhan itu (satisfaction). Ketiga, pejabat harus memiliki akuntabilitas, amanah atau dapat dipercaya. Prof. Atho , Ka.Badan Litbang dan Diklat, yang membuka acara ini, dalam sambutannya menyinggung tentang jumlah widyaiswara yang masih dibutuhkan di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya jumlah ideal widyaiswara yang tersedia seharusnya 403 orang. Sedangkan yang ada saat ini baru 370 orang dan ada yang akan memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu masih terbuka lowongan bagi yang berminat. Selain itu terkait dengan pembinaan KUA, Prof. Atho` meminta seluruh Kakan. Kemenag Kab dan Kota agar memprogramkan pembinaan Balai Nikah yang punya sarana cukup dan ruang yang lebih representative. Sehingga orang yang akan menikah di Balai Nikah (KUA) merasa bangga menikah di sana. Berkenaan dengan FKUB, Prof. Atho menekankan bahwa diperlukan upaya pendekatan oleh pejabat Kemenag di daerah kepada pimpinan daerah, baik gubernur, bupati dan walikota. Hal ini berkaitan dengan kenyataan masih adanya kepala daerah yang enggan mengganggarkan dana operasional FKUB dalam APBD masing-masing. Mereka masih beranggapan bahwa FKUB itu adalah urusan keagamaan yang tidak termasuk urusan yang diotonomikan, berdasarkan pasal 10 UU No 32 tahun 2004. Pandangan tersebut tidak tepat, sebab jika dikaitkan dengan pasal 22 dan 27nya yang berisi tentang kewajiban kepala daerah menjaga kerukunan di daerahnya, maka urusan kerukunan umat beragama tersebut otomatis adalah tugas kepala daerah. Jadi kaitannya bukan dengan sentralisasi urusan keagamaan, tetapi dengan program kerukunan yang wajib dibina. Dan kerukunan umat beragama (KUB) itu adalah bahagian dari kerukunan itu secara umum. Jadi nanti semua daerah mesti telah ada FUKB dan dapat dibiayai dengan APBD selain yang dibantu dari dana Kemenag. (Amri)

RELATED POST
CONNECT & FOLLOW