Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Oganisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wiliyah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah:

Pasal 171 

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara terdiri atas:

  1. Bagian Tata Usaha;
  2. Bidang Pendidikan Madrasah;
  3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
  4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  5. Bidang Urusan Agama Islam;
  6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
  7. Pembimbing Masyarakat Kristen;
  8. Pembimbing Masyarakat Katolik;
  9. Pembimbing Masyarakat Hindu;
  10. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
  11. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 172 

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 173 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
  2. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
  3. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
  4. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
  5. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
  6. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama;
  7. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
  8. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 174 

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

  1. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
  2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
  4. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama;
  5. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 175 

  1. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi.
  2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara.
  3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing.
  4. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama, serta pelayanan masyarakat Khonghucu.
  5. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

 

Pasal 176 

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 177 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

 

Pasal 178 

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas:

  1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  3. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah;
  4. Seksi Kesiswaan; dan
  5. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 179 

  1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi pada Raudatul Athfal (RA) dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum dan evaluasi pada Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  2. Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada RA dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada MA dan MAK.
  3. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada RA dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada MA dan MAK.
  4. Seksi Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi siswa pada RA dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan potensi siswa pada MA dan MAK.
  5. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada RA dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pendidik dan tenaga kependidikan pada MA dan MAK.

 

Pasal 180 

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 181 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

 

Pasal 182 

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas:

  1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
  2. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah;
  3. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran;
  4. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
  5. Seksi Pondok Pesantren dan Ma’had Aly; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 183 

  1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam.
  2. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam.
  3. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.
  4. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.
  5. Seksi Pondok Pesantren dan Ma’had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pondok pesantren dan ma’had aly.

 

Pasal 184 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 185 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan dokumen haji, bina haji reguler dan advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, transportasi, perlengkapan, dan akomodasi haji reguler, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
  4. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

 

Pasal 186 

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:

  1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler;
  2. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji;
  3. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus;
  4. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler;
  5. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 187 

  1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, dan pengelolaan dokumen dan visa haji reguler.
  2. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler.
  3. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus.
  4. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang transportasi, perlengkapan, dan akomodasi haji reguler, serta koordinasi pelayanan di asrama haji.
  5. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

 

Pasal 188 

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 189 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

 

Pasal 190 

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam terdiri atas:

  1. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah;
  2. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam;
  3. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah;
  4. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 191 

  1. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah.
  2. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam.
  3. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah.
  4. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama serta pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam.

 

Pasal 192 

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 193 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

 

Pasal 194 

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri atas:

  1. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi;
  2. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam;
  3. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits;
  4. Seksi Pemberdayaan Zakat;
  5. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Pasal 195 

  1. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data dan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
  2. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam dan publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam.
  3. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam.
  4. Seksi Pemberdayaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat.
  5. Seksi Pemberdayaan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola lembaga wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

 

Pasal 196 

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

 

 

Pasal 197 

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 198 

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

 

Pasal 199 

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

(Download PMA Nomor 19 Tahun 2019)