Kemenag Sinergikan PTKI dan Pesantren, Jawab Masalah Kebangsaan

Kemenag Sinergikan PTKI dan Pesantren, Jawab Masalah Kebangsaan

Manado (Kemenag) --- Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren meniscayakan penguatan eksistensi pesantren untuk menjawab masalah kebangsaan dan kemasyarakatan. Karenanya, dibutuhkan sinergi antara pesantren dengan kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan lembaga pendidikan lain yang relevan.

Hal ini dikatakan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Waryono Abdul Ghafur dalam Rapat Koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKIN se-Indonesia, Sabtu (12/12), di Manado.

Dikatakan Waryono, tantangan dunia global membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang unggul dari lulusan pendidkan Islam, baik di PTKI maupun pesantren. “Kalangan Diktis harus mempunyai kepedulian ikut mendidik dan melatih komunitas pesantren, utamanya santri, pada penguasaan IPTEK, keterampilan berwirausaha, wawasan keagamaan yang moderat dan kesiapan mentalitas bersaing," kata Mantan Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga ini.

“Jumlah pesantren di Indonesia mencapai 31 ribuan dengan santri muqim hampir mencapai 5 juta orang merupakan sumber daya yang perlu perhatian dan penguatan sistematis,” lanjutnya.

Waryono melihat, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dari tingkat dasar sampai tinggi, berupa Diniyah Formal, Mu’adalah, dan Ma’had Aly, dapat diorientasikan sebagai pensuplay calon mahasiswa PTKI untuk sarjana, magister, maupun doktor.

Hal senada disampaikan Ketua Forum WR/WK III PTKIN se-Indonesia Isroqunnajah. Menurutnya, PTKIN berkepentingan bersinergi dengan Direktorat PD Pontren dalam penguatan Ma’had Al-Jamiah, baik secara kelembagaan, kurikulum, tata kelola dan kualitas mahasantri. Hal ini sejalan dengan pengembangan program di Direktorat PD Pontren, yaitu pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah al-Jami’ah.

“Rata-rata 58 PTKIN telah mempunyai Ma’had Al Jami’ah. Namun, masih perlu pembenahan, terutama pada aspek orientasi untuk memperkuat tafaqquh fiddin mahasiswa PTKIN,” ujar Wakil Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Sehingga, lanjutnya, keberadaan Ma’had Al-Jami’ah, bukan lagi sekadar suplemen, tapi mengarah kepada komplemen.

Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori menambahkan, 1,17 juta mahasiswa PTKI harus dididik dengan paradigma keagamaan moderat. “Sinergi antara PTKI dengan pesantren menjadi keharusan untuk memperkuat pemahaman keagamaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin”.

“Mahasiswa adalah masa depan Indonesia dan Indonesia masa depan. Karenanya, harus dicetak menjadi warga bangsa yang komitmen pada ke-Indonesiaan di satu sisi dan ke-Islaman pada sisi lainnya,” tegas Ruchman.

Rapat Koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua III PTKIN se-Indonesia dilaksanakan pada 10-13 Desember 2020 membahas rencana Perkemahan Wirakarya Pendidikan Tinggi Keagamaan (PWN PTK) 2021, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan agenda-agenda strategis bidang kemahasiswaan. Hadir juga, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah yang menyampaikan persiapanbya sebagai tuan rumah PWN.