Kanwil Kemenag Sumbar Fasilitasi Terlaksananya MoU PPG GPAI Pemda dan LPTK

Kanwil Kemenag Sumbar Fasilitasi Terlaksananya MoU PPG GPAI Pemda dan LPTK

Padang (humas)- Seksi PAI Bidang Papkis Kanwil Kemenag Sumbar, melakukan langkah-langkah kongkrit, guna memastikan Pemerintah Daerah tiga Kabupaten/Kota, berperan maksimal dalam pelaksanaan PPG PAI Tahun 2021.

Seperti halnya momen Tim Pendamping dari Bidang Papkis Kanwil kemenag Sumbar yang diwakili  H.Syahrizal dan H.Hendri Pani Dias yang hadir langsung, pada kegiatan penandatanganan MOU pelaksanaan PPG GPAI antara Pemda Kabupaten Tanah Datar bersama LPTK UIN IB Padang. Kegiatan disaksikan oleh jajaran Kankemenag Kab. Tanah Datar/Sei PAI, Pengawas PAI, kemarin.

Mewakili Kabid Papkis Rinalfi, Syahrizal Kasi PAI tingkat SD dan SMP Bidang Papkis Kanwil Kemenag Sumbar mengungkapkan hal ini saat ditemui humas diruang kerjanya, Selasa, (25/05).

Diketahui, Kementerian Agama akan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021. Sementara, penganggaran DIPA untuk kuota nasional, belum bisa mengakomodir seluruh guru guru yang ada saat ini,lanjut Syahrizal. 

"Dari jumlah kuota peserta guru GPAI yang siap untuk mengikuti PPG sebanyak lebih kurang 1000 orang, seiring itu untuk mengantongi sertifikasi membutuhkan biaya teknis pelaksanaan yang tidak sedikit." Katanya.

Syahrizal menyebut cost atau kebutuhan biaya pendidikan PPG setiap guru adalah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) secara nasional. “Untuk kuota Sumatera Barat sendiri, masih ada dari kuota guru yang tercecer pada Tahun 2017 hingga 2019,”katanya.

Terkait itu, pihaknya menuturkan telah melakukan langkah langkah kongkrit seperti mengadakan raker dan rakor dengan pihak terkait guna memastikan hal ini ke pusat. Disisi lain, PPG PAI ini merupakan hak setiap guru untuk mendapatkan sertifikasi, sementara kondisi mereka masih terombang ambing. Maka sejak kepengurusan persyaratan dan pemberkasan PPG PAI di pusatkan di Tingkat Kanwil, pihaknya telah berupaya untuk mengusulkan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam. "Alhamdulilah bisa ditindaklanjuti sekarang ini," ungkapnya.

Sesuai dengan yang ditekankan Plt kakanwil, Syahrizal menumpangkan harapan besar agar pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, juga berkenan mengalokasikan bantuan PPG PAI kedalam daftar isian DIPA Pemda daerah masing-masing.

"Kita juga sangat berharap kepada seluruh Pemda yang ada di Sumbar, untuk memperhatikan guru guru agama kita di sekolah umum “jelasnya.

Lanjut, Syahrizal menyampaikan Anggaran PPG Guru PAI tahun ini bersumber dari dua pembiayaan  yaitu APBN dan Pemerintah Daerah. “Ada kuota guru yang bersumber dari APBN dan yang dibiayai Pemerintah Daerah," jelas Syahrizal. 

Memang, secara teknis pengguna anggaran untuk kegiatan ini adalah LPTK UIN. Dimana pihak pertama adalah Pemda setempat, pihak kedua adalah UIN. Sementara dalam hal ini secara kelembagaan, Kanwil Kemenag Sumbar melalui Bidang Papkis hanya sebagai tim pendamping yang memfasilitasi kesuksesan program PPG ini kedepan.

"Kita dilibatkan sebagai tim pendamping MOU tiga daerah ini, selaku lembaga pembina," tukasnya.

Hal demikian juga diamini oleh Hendri Pani Dias Kasi PAI Tingkat SMA/SMK Bidang Papkis Kanwil Kemenag Sumbar. Hendri PD menuturkan, berdasarkan  PP Nomor 19  Tahun 2017, sebagai perubahan dari  PP No. 74 Tahun 2008, bahwa syarat seseorang diangkat menjadi guru adalah  mengantongi sertifikat profesional. 

"Tanpa itu tidak dapat diakui jabatan fungsional sebagai guru profesional. Sertifikasi itu adalah keharusan." Ujarnya.

Menurutnya ketika sertifikasi  dilaksanakan maka akan terkait dengan pembiayaan. Maka Pada pasal 66  PP nomor 19 Tahun 2017, ada 3 sumber anggaran untuk sertifikasi guru PAI ini, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan yayasan sekolah swasta.

Ia mengurai, pemerintah pusat tahun 2021 menyediakan anggaran untuk kuota PPG PAI keseluruhannya secara nasional sebanyak 1000 orang.

Untuk sumatera barat sendiri hanya mendapat jatah 100 orang, dimana 50 orang UIN Imam Bonjol  Padang dan 50 UIN Bukittinggi, sementara antrian yang ada ribuan orang, rincinya. 

Sementara itu, yang dikelola di UIN IB dan Bukittinggi yang telah mengikuti tes pada tahun 2017 ada yang belum lulus, kabar baiknya, bisa mendaftar sekarang. Begitu pula yang sudah lulus tes Tahun 2018  dan 2019 tapi kuota habis, maka juga bisa mendaftar sekarang. 

Hanya saja yang akan dipilih memprioritaskan yang paling tua dari segi usia, nilai akademik paling tinggi dan masa pengabdiannya paling lama. 

"Kalau ditunggu kuota nasional, 10 tahun ini mungkin kuota guru PAI belum terpenuhi." Terang Hendri PD. Beruntungnya, ada 3 pemda  tahun ini di Sumbar, yang menyatakan siap dan memilih tidak sesuai dengan syarat nasional. 

"Kabupaten Dhamasraya, Solok Selatan dan Tanah Datar. beruntunglah mereka, guru PAI yang masuk jalur pemda tersebut" terangnya lagi.

Tercatat, sebanyak 198 orang guru PAI yang mendapat bantuan. Dimana untuk Dharmasraya 47, solok selatan 24 dan tanah datar 27 orang, jadi total 98 adalah kuota daerah yang dibiayai APBD. Sisa lainnya yang dibiayai APBN sebanyak 100 orang.

Hendri PD menambahkan   guru PAI akan mendapat sertifikat  melalui diklat 4 bulan kurang 10 hari. "Kalau tahun sebelumnya tingkat kelulusan," sebutnya.

"Bila yang ikut tes di bawah standar kualifikasi maka tidak akan lulus, peran Direktorat Pendidikan Agama Islam hanya mengantarkan, untuk kompetensi, merekalah yang menentukan. Insyaallah, uji kompetensi akan dimulai 2 Juni sampai 25 Agustus mendatang untuk tahap pertama." Sambungnya.

Pihaknya mewanti wanti, jangan sampai bantuan Pemda sudah diperoleh, tapi tingkat kelulusan para guru malah minim. 

"Kita berharap UIN Imam Bonjol membuat jadwal secara berkala, kemudian turun untuk melakukan pengayaan, untuk memantapkan materi 10 hari sebelumnya. Sehingga guru yang ikut PPG, murni tidak terbebani mengajar." Jelas Hendri menyarankan.

Bahkan, menurutnya, untuk pengendalian kualitas sertifikasi melalui jalur pendidikan ini, pelaksanaan PPG akan dibagi ke dalam dua tahap.

“Tahap pertama akan dilaksanakan awal bulan Juni sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan awal September,” kata Hendri PD.

Ia menambahkan skema penyelenggaraan PPG Tahun 2021 tengah disiapkan.  “Sementara ini sudah ada 2 LPTK yang siap menjadi tempat penyelenggaraan PPG Guru PAI di Sumatera barat, asal Kemenag kabupaten/Kota," pungkasnya.

“Dalam data kita saat ini ada lebih dari 1186 guru PAI yang menanti, dengan adanya bantuan pembiayaan pemda akan memperpendek antrian panjang PPG," terang Hendri PD lebih lanjut.

Dukungan pembiayaan dari Pemda adalah wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan dan kualitas Guru PAI. Mengingat dalam hal ini, Kemenag hanya pihak yang memprakarsai, mengkoordinasikan, memberikan reward dan menfasilitasi terlaksananya MoU PPG antara Pemda dengan LPTK, tambah Hendri.

“Kita harapkan ke depan akan lebih banyak lagi Pemda yang membantu pembiayaan PPG, sehingga semakin banyak guru PAI yang terakomodasi dalam PPG," harapnya.

Hendri PD menyampaikan bahwa ada satu Kabupaten lagi, Pemerintah Daerah yang mendukung penuh penyelenggaraan PPG tahun ini. "Pasaman Barat masih dalam proses menunggu, semoga saja bisa diakomodir pihak pusat, sehingga jumlah kuota PPG bertambah." Cetusnya.

Dikatakannya, yang menentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang akan dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah pihak Direktorat Pendidikan Agama Islam.(vera)