Sukseskan Tahun Toleransi 2022, Sumbar Rumuskan Komitmen Bersama

Sukseskan Tahun Toleransi 2022, Sumbar Rumuskan Komitmen Bersama
Sukseskan Tahun Toleransi 2022, Sumbar Rumuskan Komitmen Bersama

Bukittinggi, Humas -- "Kerukunan umat beragama di Sumatra Barat tidak perlu diragukan lagi. Seluruh berita yang mencuat ke permukaan sangat jauh berbeda dengan realita di lokasi dan kita semua yang hadir disini mengetahui itu," ujar Prof. H. Duski Samad, M.Ag mengawali diskusinya pada hari ke dua kegiatan Focus Group Discussion yang digagas Kanwil Kemenag Sumbar di Ballroom Pagaruyuang Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Senin (4/10).

Duski menyampaikan persoalan toleransi dan kerukunan khususnya di Sumbar antara fakta dan berita seperti langit dan bumi. 

Ia mengaku telah memastikan langsung ke lapangan bersama tim terkait isu-isu kerukunan dan toleransi yang bergulir di luar Sumbar dan memanglah antara fakta dan berita yang beredar bagai langit dan bumi.

Profesor yang juga menjabat Ketua Kerukunan Umat Beragama itu mengatakan bahwa indeks kerukunan Sumbar yang dilansir itu, secara akademik, diakuinya bermuatan natijah eror (kesalahan dalam penarikan kesimpulan). Komentar atau opini yang berkembang diluar sana merupakan keniscayaan dari era digitalisasi dan kebebasan berpendapat. "Itulah keniscayaan dari posttrust dan keniscayaan dari bicara semaunya sekarang," tambahnya.

Mengingat dan menyikapi penilaian terhadap kerukunan dan toleransi Sumbar yang tidak sesuai dengan realita, Duski mengimbau seluruh pihak untuk menyatukan dan menyamakan persepsi dalam menentukan langkah-langkah dan cara efektif apa yang akan dilaksanakan untuk merawat dan membuktikan fakta kerukunan dan toleransi di Sumbar.

"Mari kita samakan persepsi untuk menghasilkan komitmen bersama dengan membentuk tim perumus rekomendasi Sumbar dalam menghadapi Tahun Toleransi 2022 mendatang. Ini sebagai bukti kita sangat toleran dan rukun dalam bingkai NKRI," ungkapnya. 

Teknisnya, Duski menjabarkan, tim perumus berasal dari masing-masing perwakilan tokoh-tokoh ormas, pemerintah dan FKUB. "Tim perumus terdiri dari 7 orang yang berasal dari MUI Provinsi, Kankemenag, FKUB Provinsi, FKUB Kab/Kota, Tokoh nonmuslim, Pemprov dan pihak Kanwil yang nantinya akan berembuk bersama menelorkan komitmen-komitmen agar dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menyusun program efektif demi menjaga dan merawat kerukunan," tandasnya. Vn