1000 Pelaku UMKM Sumbar Ikuti Pelatihan Digitalisasi dan Manajemen Halal

1000 Pelaku UMKM Sumbar Ikuti Pelatihan Digitalisasi dan Manajemen Halal

Padang, Humas--Setelah memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal gratis, pemerintah mulai memberikan pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan ini dibuka Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi bersama Kepala BPJPH dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian. Bergulirnya program ini ditandai dengan penyerahan sertifikat halal BPJPH kepada delapan pelaku UMK Sumbar. Mereka mewakili peserta program fasilitasi sertifikasi halal pelaku UMK BPJPH tahun 2020.

Sertifikat halal diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Aqil Irham menyatakan, BPJPH bagian dari inisiator program bersama Kemenko Perekonomian dan Kemenkop UKM, berkomitmen mendukung pelaksanaan pelatihan ini. Program ini diluncurkan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020. Pelaksanaan pelatihan didukung empat platform digital, LinkAja, Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli.

“Digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal merupakan sebuah keniscayaan di era perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, termasuk bagi pelaku UMKM kita," ujar Aqil Irham saat pembukaan
pelatihan digitalisasi, Senin (1/11/2021) di Auditorium Gubernuran.

Menurutnya, digitalisasi pemasaran secara strategis akan membantu UMKM dalam meningkatkan angka pemasaran. Sedangkan sertifikasi halal merupakan standar produk yang selain menjadi pemenuhan kewajiban dalam mewujudkan perlindungan Jaminan Produk Halal juga menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku UMKM dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

“Program penguatan UMKM juga diharapkan dapat menjadi pemacu bangkitnya pelaku UMKM yang telah dua tahun terdampak pandemi Covid-19. Percepatan digitalisasi dan sertifikasi produk UMKM diharapkan mampu menjadi titik balik kebangkitan UMKM yang merupakan pilar penting perekonomian nasional,” tegasnya.

Sebagai leading sector penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, BPJPH juga menerapkan digitalisasi, khususnya dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal. Proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi halal atau Sihalal secara online juga terus dikembangkan oleh BPJPH untuk peningkatan kualitas layanan.

Sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH juga dalam bentuk sertifikat halal digital. Sehingga selain lebih cepat dalam prosesnya, pelaku usaha dan masyarakat juga lebih dipermudah dalam melakukan akses untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumennya.

"Digitalisasi layanan sertifikasi halal ini mampu mempercepat proses layanan, meningkatkan jangkauan aksesibilitas, juga transparansi dan akurasi data layanan. Berbeda dengan pola lama yang dilakukan secara manual dengan berkas yang bertumpuk," lanjut Aqil Irham.

Hadir dalam Kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, H. Edison, Plt. Kepala Satgas Halal Sumbar, Ikrar Abdi bersama Wakil Ketua, H. Yasril. RinaRisna