Kanwil Serta Pimpinan PTKN se-Sumatera dan Banten Ikuti Sosialisasi SPBE di Kementerian Agama

Kanwil Serta Pimpinan PTKN se-Sumatera dan Banten Ikuti Sosialisasi SPBE di Kementerian Agama

Segenap Kepala Kakanwil Kementerian Agama dan Pimpinan PTKN hadir dalam acara Sosialisasi Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama. Acara berlangsung Jumat (05/8) bertempat di Grand Mercure Medan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Prabowo Prasetyo Staf Khusus Menteri Agama dalam Bidang Images Building dan IT, Jumat.5/08/2022

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI melalui Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Hadir pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera H.Helmi didampingi Kabid Penmad H.Hendri Pani Dias dan Perencanaan, Data dan Informasi Tan Gusli dan Subkoor Umum Humas Eri Gusnedi.

“Kementerian Agama dengan begitu banyak satker yang berhubungan dengan 2 tugas dan fungsi utama, yakni pendidikan dan keagamaan. Dimana di dalamnya masyarakat menuntut keserbacepatan dalam memberikan pelayanan dan kita juga dituntut untuk mempercepat proses SPBE,” kata Wibowo.

Ia juga mengatakan bahwa SPBE merupakan implikasi dari salah satu program prioritas Gusmen yaitu transformasi digital.

SPBE, kata Wibowo, bukan hanya untuk memudahkan masyarakat, namun memberi arah dan panduan seberapa jauh transformasi dilakukan secara efektif.

“Kita sudah punya payung hukum untuk melaksanakan tugas ini. SPBE bukan hanya untuk memudahkan pelayanan masyarakat, namun memberi arah dan panduan agar informasi disampaikan secara efektif,”katanya.

Hampir seluruh peserta mempunyai aplikasi di setiap tugas masing-masing. dan Kanwil Kemenag Sumbar memiliki 37 aplikasi, Kanwil Kemenag Sumbar sampai ketingkat Kemenag Kabupaten Kota mencapai 37 aplikasi, yang memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat hasil pendataan dari Subkoor Perencana, Data dan Informasi Kemenag Sumbar.

Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara kegiatan mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan mandatori undang-undang yang harus diterapkan.

“Kita masuk di era globalisasi dimana seluruh informasi dengan cepat didapat. Maka sosialisasi SPBE ini adalah mandatori UU agar digunakan di satuan kerja masing-masing sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kabiro.

Kabiro juga mengatakan SPBE dilaksanakan untuk membangun integrasi informasi yang strategis bagi sebuah perencanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan justifikasi pada kebijakan-kebijakan pada tingkat pusat maupun daerah. Tanpa dukungan sistem informasi yang integral, akan sulit bagi unsur pembangun dalam melakukan arsipasi maupun perencanaan kebijakan Sistem Informasi Nasional. (egn)