Kasubdit PKOH Ditjen PHU Kemenag RI : Dituntut Ketepatan LK OPIH, Karena Ini Dana Umat

Kasubdit PKOH Ditjen PHU Kemenag RI : Dituntut Ketepatan LK OPIH, Karena Ini Dana Umat

Padang, Humas--Hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan PKOH Tahun 1443H/ 2022M pada sesi awal diisi dengan penyajian materi oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Subdit Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU, Suratman di Hotel Hayam Wuruk Padang, Selasa (27/09)

Dalam kesempatan itu, Suratman membahas bagaimana praktik pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji dihadapan 50 peserta yang terdiri dari 19 Kasi PHU Kabupaten Kota, 19 Pengelola Pengelola Dana PKOH Kabuopten Kota dan 12 ASN di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar. 

Suratman yang merupakan Kasubdit PKOH ditjen PHU kemenag RI mengatakan bahwa dalam mengelola dana haji perlu ketelitian dan ketepatan yang sangat karena ini menyangkut dana  umat yang kita tau, untuk sebagian besar masyarakat bisa menunaikan Ibadah Haji butuh banyak pengorbanan.

Lebih lanjut dijelaskan Suratman ruang lingkup PKOPIH terdiri atas penerimaan, pengeluaran dan dana efisiensi. Penerimaan dana PKOPIH termasuk didalamnya BPIH, nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain.

"Setiap transaksi dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi sepanjang tahun, dana yang tersimpan ditempatkan pada Bank Syariah  dan usahakan rekening giro atau deposit yang dibuat dapat dicairkan sewaktu waktu," tambahnya.

Kemudian dijelaskannya lagi alur regulasi laporan pertanggungjawaban Keuangan (LPK) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan turunannya PMA Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Operasional PIH  dimana Menteri menyampaikan LPK PIH kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari sejak selesainya PIH sesuai Pasal 51 ayat (1) dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam LKPIH, Dana Efisiensi ditempatkan pada kas haji, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan Peraturan Menteri. 

"Dari laporan pertanggungjawaban keuangan operasional PIH akan menghasilkan dua laporan yaitu, LPK OPIH ini pada akhir operasional PIH dan LK OPIH pada akhir tahun Fiskal, hal ini diatur dalam PMA Nomor 28 tahun 2019 bagian ketiga pasak 18," ujarnya lagi. 

Ia jelaskan lagi alur penyusunan LKOPIH mulai dari Kanwil Kemenag Provinsi kemudian Kankemenag Kabupaten Kota dengan waktu 5 hari disampaikan kepada KUH Jeddah selama 15 hari, Kanwil Kemenag Provinsi selama 15 hari, UPT Asrama Haji selama 10 hari dilaporkan ke Dirjen PHU. 

Suratman dalam laporan Realisasi Anggaran harus ada perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama tahun berjalan dan hanya anggaran yang disetujui Komisi VIII DPR RI yang dituangkan dalam SK Alokasi dan RKA dengan Cash Basis atau berbasis kas. 

"Sedangkan untuk laporan penerimaan dan pengeluaran harus menyajikan saldo awal kas, seluruh penerimaan baik dari DJPHU maupun selain DJPHU,   dan juga menyajikan semua pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam anggaran semua juga berbasis kas," usai Suratman menutup pemaparan materinya. 

Diakhir pemaparan Kasubdit PKOH Ditjen PHU Kemenag RI ini memaparkan bagaimana teknis pencatatan buku kas dengan menampilkan contoh contohnya dihadapan peserta Bimtek. [DW]