Kabid Urais: Penghulu Miliki Kewenangan Penuh Berlangsungnya Sebuah Pernikahan

Kabid Urais: Penghulu Miliki Kewenangan Penuh Berlangsungnya Sebuah Pernikahan
Kabid Urais: Penghulu Miliki Kewenangan Penuh Berlangsungnya Sebuah Pernikahan

Padang, Humas--Bahtsul Masail merupakan ajang bagi Penghulu Sumatera Barat membahas permasalahan terkait pernikahan serta merumuskan solusi  untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan ini mengutamakan diskusi dengan merujuk kepada kitab fiqih.

Setelah berjalan dua hari, kegiatan ini ditutup Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Urusan Agama Islam, H. Edison, Selasa (27/9). Turut hadir, Subkoordinator Kepenghuluan dan FBKS, Syafalmart, Plt. Seksi Kemasjidan Ikrar Abdi, JFT dan JFU Bidang Urais.

Pada kesempatan ini, koordinator masing- masing kelompok memaparkan hasil diskusi terkait permasalahan pernikahan yang terjadi di lapangan. Diantara yang dibahas, soal wali nikah yang fasiq, mahar yang tidak sesuai dengan yang diucapkan, dan bahasa ijab kabul.

Diakui Kepala Bidang, penghulu yang hadir dalam kegiatan ini untuk membahas persoalan nikah memang bukan mufti atau ahli fatwa yang menghasilkan fatwa, tetapi pejabat  yang terkait dengan permasalahan yang ada dan terjadi di lapangan.

"Minimal kita akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dan kesimpulan. Untuk itu, saya minta kepada peserta agar memfinishing persoalan itu sebagai laporan resmi kepada pimpinan dan tindaklanjut ke pejabat daerah," ungkap Edison.

Minimal menurut Edison, ada dua atau tiga yang bisa dijadikan  rumusan dan rekomendasi. "Melihat rumusan rumusan  yang diajukan oleh peserta, saya kira ini juga bagus ditulis dan dijadikan sebuah buku," harap Edison.

"Jika kita list persoalan persoalan yang ada, ini adalah peluang bagi Penghulu untuk menulis, jadikan ini sebagai karya tulis. Masalah keadilan wali misalnya, perbedaan data kependudukan, itu menarik untuk dibahas," kata Edison memotifasi Penghulu.

Dikatakan Kabid yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Penghulu mengatakan, permasalahan yang dihadapi setiap hari sebaiknya ditulis sebagai catatan catatan ilmiah. Sehingga bisa juga membantu dalam proses kenaikan pangkat.

Diujung arahannya Kabid menegaskan bahwa Penghulu adalah orang yang paling berhak menentukan boleh atau tidaknya dilangsungkan sebuah pernikahan. Dalam kondisi setelah ada persyaratan yang ada, kewenangannya ada sama penghulu.

"Kewenangan ini dengan dasar pertimbangan syari'ah atau peraturan perundangan undangan penghulu yang tau mau menikahkan atau tidak," ulas Edison.

Dijabarkan Kabid Urais, dalam menjalankan tugasada dua hal yang melekat dalam diri penghulu. Pertama sebagai pejabat publik dan yang kedua ahli atau sebagai pertimbangan syariah.

"Maka prinsip prinsip syariah harus dipakai dalam pemeriksaan data dan capil. Kebanyakan persoalan yang muncul setelah pemeriksaan data adalah persoalan wali," jelas Kabid Urais.

"Data kependudukannya menunjukkan bahwa bapaknya adalah si A tetapi falam pemeriksaan syar'i bapaknya bukan si A. Dan hal ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan," imbunya.

Dalam posisi inilah, tegas Kabid Urais, Penghulu memiliki wewenang pernuh menentukan siapa yang berhak dan harus menjadi wali dan termasuk di buku nikah.

"Hal ini juga menimbulkan beberapa pendapat, ada yang menggunakan data capil (catatan Sipil) atau kependudukan dan ada yang menggunakan pemeriksaan syar'i. Dan ini perlu kita tuntaskan bersama dan sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat," pungkasnya.

Kegiatan ini menghadirkan Penghulu perwakilan kabupaten kota se Sumatra Barat. Berjalan dua hari, 26 sd 27 September kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Profesional, Kakakanwil dan pejabat di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar. RinaRisna