Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi

Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi
Kemenag RI Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Bukittinggi

Bukittinggi (Humas)- Kasubdit Pendidikan Kesetaran, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendis Kemenag RI Rahmawati menuturkan bahwa salah satu penguatan tata kelola lembaga PKPPS adalah pendataan yang lengkap, aktual, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan atau validitasnya.

“Kegiatan FGD dinilai sangat penting mengingat jumlah PKPPS mencapai total sebanyak 1970 update terbaru. Untuk Sumbar sendiri tercatat 65 dengan update Emis sudah 100 persen. Dari data yang terdaftar dalam EMIS, kita dapat melihat lembaga mana yang masih aktif dan mana yang sudah tidak aktif atau sudah almarhum. Maka pengelolaan data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, agar dapat diidentifikasi secara valid, terukur dan aktual ” demikian star poin Rahmawati saat membuka secara resmi kegiatan FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan pada PPS AKT I yang diinisiasi Subdit Pendidikan Kesetaraan Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag RI, Rabu (07/06/23).

Melalui kegiatan tata kelola yang masuk dalam standar pendidikan nasional menurutnya bertujuan untuk mengarahkan lembaga memiliki tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dan sistematis, guna mendukung proses pembelajaran yang ada di lembaga.

 “Tata kelola yang baik untuk penguatan menjadi sangat penting terutama untuk PKPPS. Alhamdulillah kita dalam waktu satu bulan sukses melakukan uji kesetaraan, dengan segala kendala, US, UK dan sebentar lagi ada AN,” katanya.

Menurutnya, kualitas pendidikan kesetaraan berkelindan erat dengan adanya pembenahan dan penguatan Tata kelola pendataan ponpes. Untuk itu Ia mengajak untuk para stakeholder terkait gencar melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan pontren yang ada.

Rahmawati mengingatkan bagi bantuan BOP Kesetaraan, satuan pendidikan wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah memutakhirkan data pokok pendidikan (Dapodik) sesuai kondisi riil di satuan pendidikannya.

“Jadi mohon diperhatikan betul, untuk bantuan BOP ataupun insentif harus betul-betul satuan pendidikan sudah memiliki NPSN jangan sampai jadi senjata makan tuan, kita perlu juga menjawab dengan data bukan katanya, katanya,” pesannya.

Sementara itu sebelumnya mewakili Kakanwil, Kakankemenag Kota Bukittinggi H Eri Iswandi menghadiri kegiatan FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan pada PPS AKT I yang diinisiasi Subdit Pendidikan Kesetaraan Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag RI, yang akan berlangsung hingga tiga hari kedepan 07-09 Juni 2023.

H Eri Iswandi mengaku sangat apresiatif dengan digelarnya kegiatan FGD Penguatan Tata Kelola Kelembagaan PKPPS di Kota Bukittinggi. Dengan harapan besar melalui kegiatan FGD mampu melahirkan ide ide yang menjadi momen sejarah sekaligus langkah progresif bagi PKPPS kedepan.

Hal  ini juga relevan dengan sejarah bahwa Bukittinggi merupakan daerah yang melahirkan tokoh tokoh nasional dan para ulama hebat. Ia mencontohkan sosok Bung Hatta tokoh nasional yang sangat berjasa besar terhadap catatan sejarah bagi rakyat Indonesia. 

“Mulai dari sejarah masa kecilnya hingga ide-ide cemerlang yang meninggalkan sisa sejarah dan diabadikan dalam sebuah monumen, istana dan Pustaka Bung Hatta. Bahkan sejarah sosok Bung Hatta yang memiliki prinsip kuat,” sebut Eri.

Selain sebagai destinasi wisata, Bukittinggi juga cikal bakal lahirnya majelis ulama Indonesia yang diprakarsai dengan pertemuan sejumlah ulama Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi.  

“Ulama yang ada di bagian Sumatera Tengah diantaranya Sumbar, Riau dan Jambi sehingga lahirlah majelis ulama Indonesia, tokoh-tokohnya Muhammad Salim, dkk. Kami bangga dan kami sangat tersanjung dengan dicetuskannya pelaksanaan FGD PD Pontren disini. Semoga akan akan menjadi momen sejarah kemajuan pendidikan kesetaraan kedepan, yang dihimpun dari Kota Bukittinggi.” Katanya.

Tak lupa pihaknya mengajak peserta untuk menikmati keindahan alam dan wisata kuliner di Kota Bukittinggi.

“Banyak yang bisa dikunjungi disini, makanannya juga beragam, mulai dari yang manis hingga yang pedas, tinggal pilih saja, semoga peserta 14 provinsi di Indonesia ini betul -betuk menikmati Kota Bukittinggi hingga membawa kesan baik ke tempat masing -masing,” katanya.

Berpusat di Grand Rocky Bukittinggi lantai B 2 kegiatan dihadiri Sub Koord Sarpras dan Kelembagaan pada Subdit Pendidikan Kesetaraan Miftahul Huda Lc, Ketua Tim Pendidikan Kesetaraan dan Sisfo Efrian, Ketua Tim PD Pontren Yohanis, Ketua Tim Pendidikan Diniyah Takmiliyah H Indra Gunawan dan panitia pelaksana Ditjen Pendis Kemenag RI. 

Sebagai informasi, kegiatan melibatkan 33 peserta, terdiri dari 15 Provinsi di Indonesia. Diantaranya provinsi Sumbar, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Riau, Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Banten, Kepri, Jatim, Sumbar dan Pokja lima Kabko, PKPPS Kota Padang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kab Solok dan Agam.(vera)