Bukittinggi, Humas--Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025, bertempat di Aula Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Jumat, 24 Januari 2025.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf (Penais Zawa), H. Yufrizal dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, H. Eri Iswandi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Syarmadani, dan ditutup oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemendagri, Budi Arwan.
Dalam sambutannya, Syarmadani menyampaikan pentingnya Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) sebagai alat ukur untuk menilai dan memetakan tingkat harmoni di tengah masyarakat Indonesia.
“Indeks Harmoni Indonesia bertujuan untuk mengukur tingkat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan data yang akurat, kita dapat menyusun kebijakan strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan memperbaiki potensi konflik,” ujar Syarmadani.
H. Yufrizal menyebutkan bahwa peran Kementerian Agama sangat strategis dalam upaya memperkuat harmoni. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kehidupan yang rukun dan damai di tengah masyarakat yang majemuk.
"Kita berterimakasih dan sangat bangga Sumatera Barat dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan Expert Group Discussion pengukuran Indeks Harmoni indonesia (IHAI). Kemenag siap mendukung penuh dan melaksanakan kebijakan pemerintah," ungkapnya
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, H. Eri Iswandi, menyoroti pentingnya sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap IHAI.
“Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Indeks ini menjadi landasan untuk mengetahui sejauh mana harmoni tercipta di tengah keberagaman yang kita miliki,” ungkapnya.
Peserta sosialisasi juga diberikan materi terkait metodologi pengukuran IHAI, yang mencakup aspek-aspek seperti toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar kelompok. Pemahaman ini diharapkan dapat diterapkan di masing-masing daerah untuk memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.
Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan pandangan dan tantangan yang dihadapi di daerah mereka. Masukan-masukan ini menjadi bahan evaluasi yang akan digunakan oleh Kemendagri dalam menyempurnakan pengukuran IHAI ke depannya.
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemendagri, Budi Arwan, dalam sambutan penutupnya, menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi aktif para peserta. Ia menekankan pentingnya pelibatan semua elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial.
“Harmoni bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa,” tegasnya.
"Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat. Dengan pengukuran IHAI yang lebih akurat, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran," imbuhnya
Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan IHAI 2025, yang diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial di Indonesia. Dengan komitmen bersama, diharapkan nilai-nilai harmoni terus terjaga demi mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. (Andreas)
