Padang, Humas - Upaya menghadirkan pendidikan yang adil bagi semua anak menjadi topik utama dalam audiensi antara Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Sumatera Barat dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Rabu (11/2/2026), dan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mustafa. Audiensi ini menjadi ruang dialog untuk menyatukan pandangan tentang penguatan madrasah inklusi di Sumatera Barat.
Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Pendidik Madrasah Inklusi Sumatera Barat, Nurhidayati, menjelaskan bahwa madrasah inklusi dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak reguler. Melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan, madrasah inklusi diharapkan mampu memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya.
“Madrasah inklusi dibentuk untuk memberikan layanan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Di sana, nilai kesetaraan dan toleransi menjadi dasar utama dalam proses belajar,” kata Nurhidayati.
Ia juga memaparkan sejumlah program forum yang baru dilantik kepengurusannya pada Desember 2025 lalu ini. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah digitalisasi inklusi berbasis kecerdasan buatan dengan memanfaatkan platform web, agar program dan praktik madrasah inklusi dapat dikenal lebih luas.
Selain itu, forum menilai kesiapan tenaga pendidik sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Untuk memperkuat pendampingan di daerah, Nurhidayati menyampaikan rencana pembentukan Forum Pendidik Madrasah Inklusi di tingkat kabupaten dan kota sebagai perpanjangan tangan pengawalan madrasah inklusi.
Sebelum pembentukan tersebut, forum akan memulai dengan Workshop Inklusi 1.0 bagi pengurus, yang berlanjut kepada tenaga pendidik. Kegiatan ini meliputi asesmen, pendampingan, serta pembekalan materi bagi guru agar mampu mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendekatan yang lebih empatik.
“Kami ingin para pendidik siap, bukan hanya secara pengetahuan, tetapi juga secara sikap. Pendidikan inklusi ini harus dijalankan dengan hati,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mustafa, menyambut baik gagasan dan langkah yang disampaikan Forum Pendidik Madrasah Inklusi Sumbar. Ia mendorong agar keberadaan forum ini disosialisasikan lebih luas, khususnya melalui forum-forum kepala madrasah.
Menurutnya, penguatan organisasi dan koordinasi menjadi kunci agar forum ini dapat berjalan efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia juga membuka ruang penyusunan aturan organisasi tingkat provinsi yang disesuaikan dengan kearifan lokal Sumatera Barat guna mempermudah koordinasi lintas instansi.
“Harapannya, forum ini bisa benar-benar memberi pelayanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Mustafa.
Saat ini, Sumatera Barat tercatat memiliki 25 madrasah inklusi dengan surat keputusan yang diterbitkan pada akhir tahun 2025. Untuk jenjang Madrasah Aliyah, SK diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, sementara untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah diterbitkan oleh Kementerian Agama kabupaten dan kota.
Audiensi ini turut dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumbar Hendri Pani Dias, Ketua Tim Kerja Kelembagaan Pendidikan Madrasah Taslim Perdana, serta jajaran pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusi Sumatera Barat, di antaranya Fatmawati selaku Sekretaris, Suryadi Fajri Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Yakub Koordinator Kerja Sama dan Organisasi.
