Padang (Humas)- Program PPG dalam jabatan (Daljab) 2024 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para guru PAI, sehingga mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif dan berkualitas kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah. Hal ini dikedepankan H Syahrizal Ketua Tim PAI Paud Dikdas Bidang Papkis Kanwil Kemenag Sumbar saat menjadi pembicara pada Penguatan PPG GPAI/COACHING CLINIC di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
Ia menuturkan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Disdik Provinsi dan DPRD provinsi PPG FTK UIN Mahmud Yunus Batusangkar sebagai upaya memberikan pembekalan kepada para guru agama di Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2024.
Dalam materinya, H Syahrizal mengangkat tema Teknis Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan. Ia menyampaikan pentingnya para guru memiliki motivasi yang tinggi, menjalankan tugas dengan profesionalisme, memiliki kompetensi pedagogi yang mumpuni, serta pentingnya bagi guru agama untuk berfikir moderat dan memiliki karakter kebhinekaan.
Selain itu H Syahrizal menyebut peserta PPG harus memenuhi, sedikitnya tiga kriteria persyaratan. Pertama, akademik dimana guru dinyatakan lulus secara akademik adalah guru yang telah lulus seleksi akademik atau pretest mapel PAI pada sekolah. Kedua, administrasi dengan ketentuan sudah harus terdata pada SIAGA, masih aktif mengajar PAI, lulus S1 program studi linear, memiliki NUPTK, TMT pendidik dibawah tahun 2016 dan belum berusia 60 tahun.
Ketiga, lapor diri dengan cara menyerahkan dokumen yang berisi tentang Surat akta Integritas, surat ijin Kepala Sekolah, Copy ijazah S1 dan berkas lain yang ditetapkan LPTK untuk penerbitan NIM.
Selain itu yag menjadi catatan penting lainnya adalah persyaratan surat Pemda. Dimana surat ditujukan kepada Direktur PAi yag memuat penjelasan tentang kesiapan PEMDA memberikan bantuan pembiayaan PPG guru PAI untuk jumlah peserta dan jumlah nominal biaya yang diberikan.
Sedangkan untuk LPTK harus memuat penjelasan LPTK yag akan ditunjuk sebagai mitra pelaksanaan PPG oleh Pemda dan memuat tentang penjelasan anggaran dan tercantum dalam DIPA APBD yang berisi minimal Kode Akun dan nama program.
Selanjutnya, dalam meteri H Syahrizal juga menyebut pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 ini terdapat dua kategori. Untuk kategori I ditujukan untuk Guru TMT Pendidik dibawah tahun 2016 dan pendidikan 12 SKS serta 24 RPL. Sementara Kategori II ditujukan untuk guru TMT Pendidik dibawah tahun 2015 dan pendidikan 18 SKS serta 18 RPL.
H Syahrizal mengatakan pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapka peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Hal itu dinilainya agar menguasai betul kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standart nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional.
Pihaknya menilai pentingnya PPG untuk dilaksanakan selain agar menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, sekaligus untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik serta mampu melakukan penilitian dan mengembangkan profesionlitas secara berkala dan berkelanjutan.
“Untuk itu peran pemerintah dan LPTK sangat mempengaruhi output dan outocome kegiatan PPG.” Katanya lagi Jumat (05/07) kepada humas.
Setidaknya peran LPTK ada beberapa poin, diantaranya merupakan kawah candradimuka bagi pendidikan guru dan calon guru yang pari purna. Banyak memberikan porsi praktek baik membangun etika profesi maupun keterampilan lain. Disisi lain juga mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi guru. Berperan sebagai lembaga penguatan kinerja dan membangun kerja sama dan sinergitas peran dengan unsur/stakeholder terkait.
Peran pemerintah dalam hal ini tentu saja berguna untuk pembenahan manajemen dan pelaksanaan pengelolaan guru secara lebih tepat, konsisten pelaksanaan reward and punishment, mempersiapkan berbagai instrumen yang diperlukan.
“Selain itu juga sebagai fasilitator peningkatan kompetensi kegiatan bimtek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi serta mengembangkan profesi secara inheren adaptif dan berkelanjutan.” Jelasnya.
Dalam konteks ini, sambung H Syahrizal, kanwil Kemenag Sumbar berperan dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi ketentuan penetapanmahasiswa PPG Daljab 2024 ke[ada jjajran Kakankemenag kabupaten/kota. Selain itu juga bertugas melakukan verifikasi dan validasi linieritas program studi PPG daljab yang diajukan calon peserta PPG dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Berbeda hal dengan LPTK penyelenggara PPG, yang memiliki kewenangan dalam melakukan verval berkas fisik mamahsiswa PPG dan berhak membatalkan kepesertaannya jika tidak memenuhi persyaratan dengan mengkonfirmasi secara tertulis kepada direktorat terkait.
Disamping itu, juga melaksanakan seluruh tahapan program pendidikan profesi guru sesuai ketentuan, menyusun strategi yang efektif untuk kelulusan seluruh mahasiswa,memberikan layanan pembelajaran yng maksimal dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada direkrorat terkait.
Namun demikian, H Syahrizal mengungkapkan ada sejumlah kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya masih banyak kekurangan guru PAI pada sekolah sehingga mengangkat tenaga honorer menjadi alternatif yang tak bisa dihindari. Kemudian minimnya quota sertifikasi guru PAI yang disediakan dari dana APBN 1000 orang per tahun secara nasional. Tingkat kelulusan guru PAI dalam mengikuti PPG daljab masih harus terus dipacu. Bahan masa pandemi ikut memberikan tantangan tersendiri sehingga PPG dilaksanakan secara virtual bukan tatap muka langsung.
Untuk itu ada beberapa solusi dan alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sebutnya. Seperti mengangkat CPNS baru, mengangkat PPPK GPAI, PPG atau biaya APBD untuk mengatasi minimnya quota PPG berdasarkan PP nomor 19 Tahun 2017 passal 66.
"Untuk pelaksanaan PPG melalui dana APBD perlu dioptimalkan Mou dan PKS awal tahun sehingga memudahkan proses administrasi dan pengelolaan keuangan sesui aturan yang berlaku. Jadi, diharapkan semua dinas pendidikan kab/kota se Sumbar dapat menganggarkan dana PPG untuk GPAI masing-masing. intenskan koordinasi dan konsultasi antara instansi terkait," rincinya lagi.
Sedikitnya tercatat jumlah peserta PPG GPAI melalui anggaran APBD Provinsi dan Kab/kota Provinsi Sumbar tahun 2024 sebanak 963 GPAI dan data GPAI yang lulus pretest tahun 2024 sebanyak 495 peserta.
Sebagai informasi, kegiatan itu berlangsung selama empat hari, 01-04 Juli 2024 di Gedung PPG Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dimana untuk hari pertama menghadirkan 57 peserta guru PAI dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Dihadiri DPRD Provinsi H Asra Faber dan Muhammad Ridwan. Hari kedua, Selasa (02/07) sebanyak 37 guru PAI dari Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solsel. dalam kesempatan ini dihadiri DPRD Provinsi H Hardinalis. Sementara itu untuk ketiga, (03/07) peserta yang mengikuti PPG sebanyak 35 guru PAI dihadiri DPRD H Daswanto. Sedangkan hari keempat sebanyak 61 peserta terdiri dari guru PAI Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, dihadiri DPRD Provinsi H Muzli.(vera)
