Padang, Humas--Dalam dialog bersama pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan BPH terus berupaya melakukan evaluasi terhadap pelayanan haji yang belum maksimal.
Hal ini diungkapkannya dalam dialog bersama pimpinan Ormas Islam, usai melepas jemaah haji Kloter 13 Embarkasi Padang, Senin (26/5) di Asrama Haji Embarkasi Padang.
Turut hadir Plh. Kakanwil Kemenag Sumbar, Abrar Munanda sekaligus moderator dalam dialog tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), M. Rifki, Kepala Bidang Papkis. Joben, Kepala UPT. Asrama Haji, Afrizen serta pengurus Ormas.
Dikatakan Dahnil, pelaksanaan haji tahun ini akan menjadi momentum bagi BPH untuk mengevaluasi apa yang kurang, dan melanjutkan layanan yang sudah baik oleh Kementerian Agama. "Pelaksanaan yang tidak baik, akan ditinggalkan," tegasnya.
Menurut Dahnil, banyak hal yang menjadi perhatian BPH di antaranya pengelolaan biaya haji hingga hal-hal teknis keberangkatan calon jamaah haji dari tanah menuju Arab Saudi.
Dahnil melihat selama ini pengelolaan ibadah haji di Tanah Air masih fokus pada pengelolaan ritual ibadah haji. Namun, ke depannya, BPH akan melakukan lebih dari itu, misalnya fokus pada pengembangan ekonomi haji.
"Selama ini hanya fokus pada pelaksanaan ritual haji saja dan tidak berkelanjutan saat tidak ada pelaksanaan ibadah haji," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan menyusun rumusan untuk pelaksanaan haji yang berkelanjutan serta menjaga ekonomi haji.
"Kemudian, BPH juga akan fokus pada pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan," kata Dahnil.
Hal ini sejalan dengan tiga Visi BPH yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji dan Sukses Peradaban dan Keadaban Haji. Ketiga aspek ini akan menjadi fokus BPH untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
Disamping timpal Dahnil, BPH juga sedang mengkaji kemungkinan penurunan biaya penyelenggara ibadah haji (Bipih) untuk musim haji berikutnya. BPH menilai besaran biaya yang dibayarkan calon jamaah haji saat ini masih tergolong tinggi.
Menurut Wakaban, biaya haji masih bisa diturunkan lagi apabila rencana pendirian Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat terwujud. Pengurangan durasi waktu jemaah di Tanah Suci dari 41 hari menjadi 31 hari, bisa menurunkan bipih..
Dahnil juga memaparkan bahwa data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tercatat ada sekitar Rp60 triliun dana yang dikelola untuk kegiatan haji.
"Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan uang yang keluar, dan Presiden menginginkan segera diubah menjadi cash inflow. Agar uang tersebut memberikan dampak pertumbuhan ekonomi," harapnya.
Dahnil mengatakan, agar uang haji tersebut berputar di Indonesia, salah satu cara yang akan dilakukan dengan memastikan bahan baku katering haji 100 persen berasal dari Indonesia.
"Saat ini bumbu katering makanan calon jamaah haji di Arab Saudi itu sepenuhnya berasal dari Tanah Air. Namun, untuk ikan, daging dan beras masih dipasok dari negara lain," ujar Dahnil.
Ke depan kata Wakaban, BPH akan berupaya, bagaimana seluruh bahan baku katering calon jamaah haji disuplai dari Indonesia. "Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, langkah ini juga memastikan cita rasa masakan Nusantara di Tanah Suci tetap terjaga," pungkasny.
