Jakarta, Humas--Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja moderasi beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, gelar Rapat Koordinasi di Jakarta yang berlangsung tanggal 11-13 Juli 2024.
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani didampingi Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Pusat KUB, Wawan Djunaidi beserta pejabat PKUB.
Dari Sumatera dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Plt. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Edison, Ketua Tim Kerja KUB, Tangusli dan Admin KUB, Arif Yandu bersama pejabat setara se Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Pusat KUB, Wawan Djunaidi dalam laporannya menyampaikan telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap peristiwa lintas agama yang positif selama tahun 2023.
Hal ini menurut Wawan tak lepas dari dukungan dan peran serta tokoh dan umat lintas agama dalam menjalin kerukunan. "Umat beragama sama menginginkan adanya keharmonisan dan hidup yang rukun, kata Wawan.
Sementara itu, Ali Ramdhani menekankan bahwa bangsa Indonesia harus konsisten menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara agar terwujud cita-cita Indonesia menjadi penguasa ekonomi dunia di tahun 2045.
"Untuk mewujudkan itu semua diperlukan Penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mendangkalkan agama, namun untuk memperdalam cara beragama," ujar Sekjen.
Contohnya, memperdalam meneladani diksi Rasulullah dalam berdakwah dengan pilihan kata yang ramah, anti kekerasan dan tanpa caci maki.
Menyikapi hal itu, Plt. Kabag TU, Edison hasil Rakor ini akan menjadi acuan bagi Sumbar dalam meningkatkan program-program atau lintas agama sehingga menghasilkan lebih banyak peristiwa positif lintas agama.
"Sejauh ini kerukunan di Sumatera Barat maih berjalan dengan baik. Bahkan pertemuan-pertemuan tokoh lintas agama masih dilakukan dalam membicarakan keharmonisan umat beragama," ungkap Edison didampingi Ketua Tim KUB.
Sumatera Barat lanjut Edison juga sudah melakukan pembinaan di desa sadar kerukunan yang sudah dibentuk sejak tahun 2018. "Meskipun ada gejala, hal itu segera diantisipasi melalui tokoh adat dan tokoh agama setempat," pungkas Edison.
