Padang -- Penguatan moderasi beragama merupakan program prioritas yang termuat dalam visi misi Kementerian Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat menggelar penguatan Moderasi Beragama bersama anggota Komisi VIII DPR RI, Kamis (26/10/23) Hotel Santika Padang.
Hadir sebagai narasumber anggota Komisi VIII DPR RI, H. Mhd. Asli Chaidir, Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik dan H.Dean Asli Chaidir.
Tan Gusli Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, "kegiatan ini diikuti 50 orang peserta terdiri dari Aparatur Sipil Negara Kanwil Kemenag Sumbar, FKUB Provinsi Padang dan Tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan" tuturnya.
"Tujuan kegiatan menguatkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan dikalangan umat beragama di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang" tambahnya
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat diwakili Kepala Bagian Tata Usaha H. Miswan di dampingi ketua panitia Tan Gusli mengatakan pada prinsipnya moderasi beragama bertujuan memoderasikan pandangan umat beragama dalam menjalankan agama, bukan memoderasi ajaran agama.
“Moderasi beragama saat ini sudah memasuki tahap penguatan. Dimana dalam penguatan ini dilaksanakan berbagai kegiatan baik pembinaan yang bermitra dengan Komisi VIII DPR RI” ungkap Miswan.
Ia berharap para penggiat moderasi beragama semakin menyadari pentingnya moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan dan harmoni intern dan antar umat beragama.
“Moderasi beragama akan dapat mencegah dan menangkal berkembangnya paham radikalisme” tuturnya Miswan.
H. Mhd. Asli Chaidir dalam arahannya menyampaikan, apresiasi pada Kanwil Kemenag Sumbar melalui tim Kerukunan Umat beragam yang telah sukses melaksanakan penguatan moderasi beragama di beberapa Kabupaten/Kota dan sekarang di kota Padang.
"Saya berharap seluruh peserta mengikuti materi dengan baik, sehingga nanti bisa juga memberikan penguatan terkait moderasi beragama kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah dalam memahami moderasi beragama " ujarnya. (egn)
