Padang, Humas– Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai acara Jamarah (Jagong Masalah Umrah dan Haji) yang digelar di HW Hotel Padang, Kamis (23/10/25). Mengusung tema "Melalui Bincang Haji dan Umrah, Kita Siapkan Jemaah yang Mandiri dengan Layanan yang Profesional", kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan menyongsong era baru penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Hadir bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Kabid PHU M Rifki memaparkan materi yang cukup dinamis di hadapan 100 peserta yang terdiri dari perwakilan KBIHU, jemaah haji, BPS, PPIU, serta ASN Kankemenag Kota Padang dan Kanwil Kemenag Sumbar. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) M Rifki menegaskan pentingnya meraih "Tri Sukses Haji".
Pertama, adalah Sukses Ritual Haji. Ini adalah fondasi utamanya. Kedua, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, di mana ibadah haji harus mampu memberikan dampak ekonomi yang positif. Dan ketiga, yang tak kalah penting, adalah Sukses Peradaban dan Keadaban, papar Rifki dengan semangat.
Rifki kemudian membeberkan bahwa reformasi kelembagaan sebuah jawaban atas aspirasi umat. Ia menjelaskan sejarah panjang dinamika penyelenggaraan haji sebelum akhirnya lahir Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaju).
"Suara umat Indonesia, yang mayoritas muslim dan memiliki cita-cita besar menunaikan haji, akhirnya terjawab. Setelah diperjuangkan selama sepuluh tahun terakhir, kini kita memiliki satu kementerian khusus yang fokus menangani haji dan umrah," ujarnya.
Reformasi besar ini tentu memiliki landasan hukum yang kuat. Rifki menyebutkan sejumlah regulasi kunci, di antaranya UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta RUU perubahan atas UU 2019 yang telah disahkan.
"BP Haji diposisikan setingkat kementerian dan memiliki otoritas penuh atas aspek teknis operasional haji. Sementara Kemenag tetap berperan dalam urusan agama, pengawasan, dan koordinasi selama masa transisi," jelasnya.
Ia mengutip komitmen Presiden Prabowo Subianto yang meyakini bahwa pengelolaan haji dan umrah perlu difokuskan pada satu lembaga untuk mewujudkan tujuan mulia umat Islam.
"Bagi muslim yang mampu, tidak berangkat haji terasa tidak lengkap. Banyak orang berusaha keras menabung untuk mewujudkannya. Inilah yang menjadi perhatian utama," sambungnya.
Secara spesifik, Rifki memaparkan peluang strategis Provinsi Sumatera Barat dalam struktur baru Kemenhaju. Untuk mendirikan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaju, suatu provinsi harus memenuhi tipologi tertentu.
"Tipologi A mensyaratkan waiting list haji minimal 100.000 jemaah. Alhamdulillah, Sumbar telah melampaui angka itu dengan daftar tunggu sebanyak 103.000 orang. Sehingga estimasi tunggu saat ini mencapai 24 tahun ke depan," terang Rifki.
Selain itu, syarat lainnya adalah jumlah KBIHU yang mencapai 50% dari kuota juga telah terpenuhi.
"Sumbar saat ini sudah memiliki sekitar 60-62 KBIHU. Ini menunjukkan kapasitas dan kesiapan kita. Insya Allah, peluang untuk memiliki Kanwil Kemenhaju di Sumbar sangat terbuka lebar. Bahkan, seluruh Kasi PHU di kabupaten/kota akan bertransformasi menjadi Kepala Kantor Kementerian Haji di tingkat daerah," tambahnya penuh keyakinan.
Pada pilar sukses kedua, Ekosistem Ekonomi Haji, Rifki mengungkapkan sejumlah terobosan visioner. Dari Kampung Haji Indonesia hingga rendang untuk dunia. Yang paling menonjol adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
"Kampung haji kita sedang dibangun dan ditargetkan operasional pada 2028. Luasnya bisa menampung 221.000 jemaah, setara dengan kuota haji Indonesia," bebernya.
Dengan gaya yang santai, ia berseloroh, "Bapak-Ibu yang berangkat tahun 2026, kalau ingin merasakan menginap di Kampung Haji Indonesia, boleh diundur keberangkatannya dua tahun lagi."
Tidak hanya itu, Rifki juga menyoroti potensi ekonomi yang bisa digarap. "Harapan besar kami, menu seperti rendang tidak lagi diimpor dari Thailand atau Vietnam, tetapi benar-benar berasal dari Padang, dari Indonesia. Kementerian Haji dan Unrah nanti juga menargetkan pesawat yang semula pulang kosong, akan diisi oleh jemaah umrah, sehingga dapat menghemat biaya operasional dan akhirnya menekan biaya haji," paparnya.
Mengenai maskapai, Rifki menyampaikan adanya penyederhanaan layanan.
"Jika tahun ini dilayani oleh delapan syirkah (maskapai), tahun 2026 nanti hanya akan dua syirkah saja," ucapnya.
Pada pilar terakhir, sukses Peradaban dan Keadaban, Rifki menekankan pada kehidupan pasca haji yang melahirkan alumni haji yang eksis berperan di tengah masyarakat.
"Bagaimana jemaah bisa eksis sepulang menunaikan ibadah haji? Banyak yang bisa dilakukan. Kami berharap alumni haji Sumbar 2026 dapat membentuk perkumpulan seperti Majelis Alumni Haji Sumatera Barat. Bahkan, bila perlu, kita dirikan Sekolah Tinggi Haji Nasional (STHN) di Sumbar. Rasanya tidak salah, mengingat banyak tokoh dari Sumbar, karena Sumbar memiliki potensi untuk itu," tegasnya.
Menutup paparannya, Rifki menjawab pertanyaan krusial tentang kuota haji. Ia menjelaskan bahwa kuota haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu 221.000 jemaah, berdasarkan perhitungan satu banding seribu dari total populasi muslim Indonesia menurut Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
"Untuk penentuan kuota provinsi, ada tiga cara yang sedang dikaji. Pertama, berdasarkan formula 1:1000, yang untuk Sumbar akan sama dengan tahun 2024, yaitu 4.613 jemaah. Kedua, berdasarkan waiting list. Ketiga, adalah formula gabungan," jelas Rifki.
Dengan demikian, M Rifki berharap kegiatan Jamarah kali ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga menjadi pemantik optimisme dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk menyambut era baru penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih profesional dan transparan.
Hadir jajaran Ketua Tim Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumbar Egi Yoskar, Uswatman, Amrizal, Yudi Hidayat dan Rizky Ronaldi, panitia, JFT dan JFU Bidang PHU lainnya. (vera)
