Kota Solok, Humas – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi pada hari Selasa, 27 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Agama dalam mencapai standar reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel.
Acara yang berlangsung di Aula Abu Bakar ini dihadiri tim pendamping dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumbar, Kasubbag TU Kemenag Kota Solok, Ketua Area I sampai area IV, Perwakilan dari Madrasah.
KAsubbag TU Kota Solok, Adrinoviyan, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pembangunan Zona Integritas merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
"Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep Zona Integritas dan bagaimana implementasinya dapat meningkatkan kualitas layanan publik," ujar Kasubbag TU.
Tim pendamping dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumbar, Sukmurdianto, menyampaikan bahwa salah satu kunci sukses dalam pembangunan Zona Integritas adalah komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi.
"Komitmen pimpinan sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan budaya kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh pihak harus terlibat secara aktif dalam proses reformasi ini," kata Sukmurdianto.
Tim pemdamping peningkatan kapasitas Pembangunan zona integritas reformasi birokrasi, Ketua Sukmurdianto, anggota Rahmat Tasnim dan Ariesta Nurman Sasono.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab kepada peserta sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka. Semoga Provinsi Sumbar dapat lebih siap dan berkomitmen dalam menerapkan Zona Integritas dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan implementasi Zona Integritas di Provinsi Sumbar dapat semakin efektif dan berdampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(helda)
