Kemenag Sumbar Lakukan Mitigasi Penyelesaian Pagu Minus, Interkoneksi Data SIMPEG dan Aplikasi Gaji Web
PADANG – Dalam menjaga kesinambungan pembayaran hak-hak pegawai kantor wilayah kementrian agama provinsi Sumatera Barat, menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Penyelesaian Pagu Minus serta Interkoneksi Data SIMPEG dan Aplikasi Gaji Web.
Kegiatan ini dibuka Plt. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Edison, Rabu 30/07/25 di Aula Amal Bhakti 1 Kanwil Kemenag Sumbar. Turut dihadiri oleh Ketua Tim (Katim) dilingkungan Kanwil Kemenag Sumbar, Kepala Sub-bagian Tata Usaha kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada upaya menjamin validitas, akurasi, dan keterbaruan data kepegawaian pada aplikasi SIMPEG, yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem gaji berbasis web.
Dalam kesempatan itu, Edison menyoroti beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama diantaranya menindaklanjuti isu-isu strategis yang berdampak pada manajemen belanja pegawai dan integrasi sistem informasi kepegawaian.
Ia juga menjelaskan bahwa masalah pagu minus pada belanja pegawai secara nasional telah mencapai angka yang cukup signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakcocokan data antara aplikasi SIMPEG dan sistem gaji berbasis web.
"Pagu minus pada belanja pegawai secara nasional sudah mencapai triliunan rupiah. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian data antara aplikasi SIMPEG dan gaji berbasis web yang masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga sering terjadi human error," tambahnya.
Edison menekankan bahwa tugas utama seluruh jajaran saat ini adalah memastikan keakuratan data di SIMPEG. "Prioritas kita saat ini adalah memastikan semua data di SIMPEG betul-betul akurat dan valid. Ini adalah kunci agar kita siap menghadapi sistem belanja pegawai yang akan berubah menjadi sistem tertutup pada tahun 2026."
Selain isu keuangan, Edison juga menyampaikan pesan penting dari Menteri Agama terkait isu kerukunan. "sesuai arahan dari Bapak Menteri Agama, agar setiap Kepala Sub-bagian Tata Usaha segera memetakan titik-titik rawan disharmoni di daerahnya. Gandeng para penyuluh agama untuk melakukan pendekatan, sosialisasi, dan edukasi guna menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif," tegasnya.
