Padang (Humas)—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mustafa menerima audiensi (Pelaksana Tugas) Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumbar, M. Rifki, Selasa (2/12/2025).
Audiensi ini membahas masa peralihan pengelolaan haji dari Kemenag ke Kemenhaj sekaligus menjadi langkah awal penguatan koordinasi dua lembaga dalam percepatan transisi pelayanan haji tahun 2026 yang kini sudah memasuki masa persiapan intensif.
Dalam audiensi ini Kakanwil didampingi Kabag TU Edison, Ketua Tim Kerja SDM dan Hukum, Fauqa Nuri Ichsan. Diskusi berlangsung hangat, mencerminkan semangat bersama untuk memastikan transisi kelembagaan berjalan mulus dan pelayanan jemaah haji tetap optimal.
Dalam kesempatan tersebut, M. Rifki menyampaikan bahwa masa persiapan penyelenggaraan haji 2026 sudah sangat dekat. Sebagai kementerian baru yang dibentuk melalui UU Nomor 14 Tahun 2025, Kemenhaj tengah memasuki fase penguatan sistem, SDM, dan sarana prasarana.
“Kami sangat membutuhkan dukungan Kemenag Sumbar, terutama pada masa awal peralihan ini. Secara administratif, pegawai Kemenhaj di Kanwil saat ini baru saya sendiri. Sementara pegawai lain masih dalam proses perpindahan. Begitu juga layanan teknis seperti keuangan, perencanaan, kepegawaian, hingga kehumasan masih melekat di Sekretariat Kemenag,” ujar Rifki.
Ia juga mengungkapkan, hingga kini Kemenhaj Sumbar belum memiliki gedung kantor definitif. Untuk itu, ia memohon kesediaan Kemenag memberikan ruang sementara agar operasional Kemenhaj dapat segera berjalan efektif.
Menanggapi permintaan tersebut, Kakanwil Kemenag Sumbar menyampaikan dukungan penuh. Mustafa menegaskan bahwa Kemenag dan Kemenhaj pada dasarnya berasal dari akar yang sama, sama-sama hadir untuk melayani umat, khususnya jemaah haji.
“Kami memahami bahwa Kemenhaj sedang berada dalam masa peralihan yang tidak mudah. Tentu Kemenag Sumbar akan memberikan dukungan yang diperlukan, termasuk penggunaan gedung sementara dan dukungan SDM. Karena pada akhirnya, tujuan kita adalah satu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Mustafa.
Ia juga menegaskan bahwa proses migrasi ASN Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menuju Kemenhaj merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang harus disambut dengan iktikad baik.
“Prinsipnya kami mendukung penuh perpindahan ASN PHU ke Kemenhaj. Jika pegawai bersedia dan siap berpindah, kami sangat mempersilakan. Namun bagi yang ingin tetap di Kemenag, tentu akan kami fasilitasi sesuai ketentuan. Ini proses yang harus dijalani dengan bijak dan penuh kekeluargaan,” tambahnya.
Namun kata Mustafa, karena ini menyangkut peralihan pegawai antar Kementerian tentu perlu ada rehulasi yang kuat, ada kajian dan analisa yang tepat, sehingga tidak yang merasa dirugikan terutama dari sisi administratif.
Mustafa berharap koordinasi erat antara kedua lembaga terus dijaga, terutama dalam memastikan kesinambungan layanan haji di tengah perubahan struktur kementerian. Ia menilai kolaborasi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tentang memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Rina
