Padang, Humas--Majelis Dai Kebangsaan (MDK) salah satu fungsi, dan tujuannya adalah bersama-sama pemerintah, membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin saat mengukuhkan Majelis Dai Kebangsaan Sumatera Barat, Kamis malam (21/12) di Hotel Rangkayo Basa.
Turut hadir Gubernur Sumbar diwakili Kabiro Kesra, Al Amin, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, Edison, Kepala Bidang Penaiszawa, Yufrizal sekaligus Ketua Majelis Dai Kebangsaan Sumatera Barat.
Dikatakan Dirjen, majelis dai kebangsaan merupakan sebuah refleksi, realitas keberagamaan dan keragaman di Indonesia. Dalam mengurus agama dan proses berbangsa bernegara meniscayakan dan mengharuskan adanya kolaborasi, sinergi dan kerjasama semua pihak.
“Hal ini bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas beragama maupun berbangsa dan bernegara. Pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakan sendirian. Banyak sekali agenda pembangunan yang meniscayakan kehadiran tokoh agama,”ungkap Kamaruddin Amin.
Diakui, Kamaruddin, isu pembangunan yang mengharuskan atau meniscayakan kehadiran para tokoh-tokoh agama agama secara realistis di lapangan pengalaman empiris kita menunjukkan sangat efektif
“salahsatu contohnya soal penanganan stunting. Pemerintah punya kewajiban, pusat dan daerah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang saat ini angkanya masih 21 secara nasional. Desember ini sudah turun menjadi 19 perses dengan target 2024 itu menurunkan menjadi 14persen,” jelas Dirjen.
Menyikapi hal ini lanjut Dirjen, keterlibatan kehadiran para dai, para tokoh-tokoh agama untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak bangsa tentang stunting ini penting sekali
“Penurunan stunting adalah proram nasional, saya yakin pemerintah, baik pusat maupun udara tidak bisa melaksanakan ini sendiri tidak mungkin sukses melaksanakan ini tanpa bantuan dari tokoh-tokoh agama,’ kata Dirjen menekankan.
“Jika tokoh-tokoh agama hadir menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa agama ini akan sangat efektif. Ssecara empiris pengalaman ini membuktikan bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam proses kita berbahasa dan bernegara,” imbuhnya.
Dikatakan Kamaruddin, Indonesia adalah negara yang sangat religius, sehingga isu-isu agama menjadi sangat penting, memenej isu-isu agama ini juga sangat penting karena agama sering dikapitalisasi bahkan dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga ini tentu sangat merugikan keberagamaan di Indonesia.
“Tugas kita bersama adalah menjaga agama kita agar berkualitas dan bermutu. Maka kehadira MDK diharapkan bisa menjaga dan merawat keberagamaan termasuk menjaga identitas agama agar tetap ada di rel yang benar,” pesan Dirjen.
Olehkarenanya menurut Dirjen, majelis dai kebangsaan diharapkan bisa membawa agama ke poros peradaban. Agama ini harus dijelaskan dalam versinya yang utuh.
“Saat ini agama itu sering disampaikan secara parsial, tidak lengkap, agama seakan-akan hanya terdiri dari aspek akidah, ibadah, aspek eskatologis (akhirat) atau metafisik. Agama itu, bicara tentang kehidupan, peradaban, pembangunan dan isu modernitas, serta seluruh aspek masyarakat,” ulas Dirjen.
Pengurus MDK yang dikukuhkan ini berjumlah kurang lebih 100 orang untuk periode 2023 - 2024, terdiri dari perwakilan pengurus Ormas Islam yang ada di Sumatera Barat. Rinarisna