Padang, Humas— Dalam rangka memperkuat layanan Jaminan Produk Halal (JPH) di daerah, Biro Umum dan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI melakukan kunjungan koordinasi ke Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (20/5).
Rombongan dipimpin Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sukismanto Aji bersama Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi Rinaliati Bona diterima Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kabid Penais Zawa Abrar Munanda dan Sekretaris Satgas Halal Ikrar Abdi serta Tim Teknis.
Kunjungan ini difokuskan pada rencana strategis pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal BPJPH di wilayah Sumatera Barat Kepala Kanwil Kemenag Sumbar turut mengungkapkan komitmen yang sama, dukungan untuk pembentukan UPT Halal di Sumatera Barat.
Ia menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan opsi peminjaman sementera untuk gedung kantor UPT Halal Sumatera Barat, lantai dua gedung samping Masjid Mambaul Ikhlas Kanwil Kemenag Sumbar.
"Gedung ini dapat dimanfaatkan oleh UPT Halal Sumatera Barat dalam memberikan Layanan Jaminan Produk Halal di Sumatera Barat, ungkap Abrar Munanda.
Tim BPJPH juga melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Dalam pertemuan bersama Kepala BPKAD Rosail Akhyari dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Budiyarma, selain membahas kesiapan kelembagaan dan operasional UPT Halal, juga dibahas sarana prasarana.
BPJPH menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat berperan aktif dalam mendukung pengadaan kantor UPT Halal, baik melalui hibah tanah, bangunan, maupun pemanfaatan aset yang tersedia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Sumbar menyampaikan Pemerintah Provinsi sangat mendukung pendirian UPT Halal sebagai bagian dari komitmen daerah terhadap pengembangan industri halal.
Ia juga menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti penyediaan sarana kantor melalui mekanisme hibah atau pemanfaatan aset milik daerah yang representatif dan strategis.
“Dukungan daerah menjadi sangat penting. Kami mengapresiasi keseriusan Pemprov Sumbar dan Kanwil Kemenag dalam merespons cepat dan positif kebutuhan pendirian UPT ini,” ujar Kepala Biro Umum dan Keuangan BPJPH.
Rencana pendirian UPT Halal di Sumatera Barat ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem layanan halal di daerah.
"Keberadaan UPT Halal diharapkan akan mendekatkan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengembangan UMKM halal secara menyeluruh," ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal yang kuat dalam sinergi lintas sektor menuju terwujudnya UPT Halal BPJPH di Sumatera Barat. Tindak lanjut teknis akan segera dilakukan untuk memastikan proses pengadaan sarana kantor dapat berjalan sesuai harapan bersama.
