Koto Baru, Humas – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Kegiatan Pendampingan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZIRB) dalam rangka Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mendukung Kementerian Agama dalam mencapai standar reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel, yang dilaksanakan di aula Kantor Kemenag Kabupaten Solok. Selasa (27/08).
Dihadiri Tim Monev dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diketuai Dr. Sukmurdianto, MA, Rahmat Tasnim, SE, M.Si dan Ahmad Deni, S.Ap, Kasubbag TU melalui plt. Koordinator Urusan Kepegawaian Kankemenag Kabupaten Solok, yang diikuti Kaur Tata Usaha dan Operator PMP ZI MTsN, MAN se-Kabupaten Solok serta Ketua dan Sekretaris Bidang Area PMP ZI.
Kasubbag Tata Usaha melalui Plt.Koordinator Urusan Kepegawaian, Vera Amelia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pembangunan Zona Integritas merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
"Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep Zona Integritas dan bagaimana implementasinya dapat meningkatkan kualitas layanan publik," ujarnya.
Tim pendamping dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Sukmurdianto, menyampaikan bahwa salah satu kunci sukses dalam pembangunan Zona Integritas adalah komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi.
"Komitmen pimpinan sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan budaya kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh pihak harus terlibat secara aktif dalam proses reformasi ini," katanya.
Selain kegiatan pendampingan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZIRB) juga dilaksanakan pendampingan SIPKA, SOP dan TLHP. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab kepada peserta sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi. Semoga Provinsi Sumatera Barat dapat lebih siap dan berkomitmen dalam menerapkan Zona Integritas dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Implementasi Zona Integritas di Provinsi Sumatera Barat dapat semakin efektif dan berdampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. N.DY
