Padang (Humas)- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama terus berupaya melakukan akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman (mamin) di 3.000 desa wisata, melalui pemberian edukasi kampanye Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.
Percepatan sertifikasi halal itu dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), guna mewujudkan implementasi wajib halal yang mulai diterapkan pada 18 Oktober mendatang.
“Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 yang terus digulirkan BPJPH Kemenag dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 mendatang," begitu pernyataan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham melalui teleconfrence (virtual) bersama Kanwil Kemenag melalui satgas halal dan pemprov Sumbar dalam kegiatan Kick Off Pendampingan Sertifikasi Halal yang dipusatkan di kawasan Pantai Padang, Sabtu (04/05/24).
Muhammad Aqil Irham menyebut Program WHO 2024 di desa wisata juga akan mendorong perkembangan destinasi wisata ramah muslim atau muslim brainly Kristen serta akan meningkatkan ranking Indonesia pada Global muslim travel index.
Menurutnya kegiatan ini dirancang langsung untuk menyentuh pelaku usaha di desa wisata berupa pendampingan pelaku usaha dan layanan sertifikasi halal On The Spot.
Pihaknya menyoroti dan mencatat beberapa objek sertifikasi yang halal yang potensial di desa wisatanya adalah makanan siap saji restoran, warung makan, makanan dan minuman dalam kemasan, makanan oleh-oleh, kain bahan, sandang barang kegunaan hotel-hotel atau penginapan.
Untuk itu ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kick Off Pendampingan Sertifikasi Halal hari ini. Menurutnya kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama seluruh stakehoder.
“ Mohon dukung kontribusi positif dari 247 lembaga pendampingan proses produksi halal tersebar di seluruh Indonesia 71 lembaga pemeriksa halal dan 92.982 pendamping proses produksi halal serta 1.220 auditor halal dan juga ikut partisipasi sebanyak 5.913 KUA, 240 satgas provinsi, 514 satgas kabupaten kota serta seluruh perangkat Kementerian Agama serta Saya kira juga teman-teman dari Dinas Pariwisata di kabupaten kota seluruh Indonesia,” tukasnya.
Kepala BPJPH mengungkapkan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kolaborasi yang telah terbangun.
“ Untuk itu penghargaan luar biasa kepada seluruh stakeholder yang terlibat, semoga kerja ikhlas kita semuanya dicatat jadi amalan baik bagi kita.” Katanya.
Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal merupakam kegiatan yang berkelanjutan. Dimana sudah dilaksanakan sejak periode Maret hingga Mei 2024.
BPJPH telah melakukan kampanye wajib sertifikasi halal tahun lalu, di 1012 titik lokasi di Indonesia.
Bahkan memperoleh rekor MURI dengan menggelar kampanye serentak tersebar di Indonesia. Tahun ini BPJPH juga melanjutkan sosialisasi kegiatan wajib halal Oktober 2024 melalui serangkaian kegiatan.
Misalnya saja gelaran sosialisasi WHO 2024 serentak di 5040 titik lokasi di Indonesia pada 5 Maret. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2024 menggelar kegiatan layanan pendaftaran sertifikasi in the spot di 405 titik lokasi yang tersebar di 27 provinsi.
Selain itu 4 April 2024, berlangsung sosialisasi wajib halal melalui pengawasan terpadu sektor hulu dirumah potong hewan, rumah potong unggas dan produk makanan serentak di 1068 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi.
“Untuk itu kami mengharapkan peran aktif dan kontribusi bapak dan ibu untuk terus bekerja sama mewujudkan penjaminan halal di Indonesia.” Harapnya.
Sementara itu A.M Rozak yang hadir langsung mewakili BPJPH pada pembukaan Kick Off Pendampingan Sertifikasi Halal menuturkan sejak memulai layanan sertifikasi halal pada 17 Oktober tahun 2019 BPJPH terus mengakselerasi program wajib halal Oktober di 3000 desa wisata.
Harapannya, dapat mewujudkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan pihak terkait, demi manfaat yang banyak bagi pelaku usaha di tanah air.
Secara khusus, Rozak menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang telah mendukung penuh program tersebut. Ia menilai kolaborasi yang solid antara BPJPH dengan Pemerintah daerah sangat menentukan kesuksesan WHO Oktober 2024.
“Termasuk ucapan terimakasih tak terhingga kepada Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sumbar atas dukungan BI. Selaku lembaga keuangan sangat berarti dalam memfasilitasi pembiayaan sertifikat halal bagi UMKM,” ungkapnya.
Begitu pula peran MUI Sumbar juga sangat berguna untuk memastikan kesesuaian proses sertifikasi dengan prinsip-prinsip syariah.
Terlebih lagi atas peran aktif Kanwil Kemenag Sumbar melalui Satgas Halal dalam kerjasama dan dukungannya dalam menggalang semangat produk di Sumbar.
“Mari kita manfaatkan program ini sebaik mungkin, karena langkah kecil merupakan bagian penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai produk halal terbesar di dunia.” Ajaknya.
Ditandai dengan penabuhan gendang, Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumbar Al Amin yang hadir mewakili Gubernur membuka secara resmi Kick Off Pendampingan Wajib Sertifikasi Halal. Kegiatan diwarnai dengan penyerahan secara simbolis sertifikat produk halal kepada lima pelaku usaha.
Turut hadir pada kegiatan Satgas Halal Sumbar H Miswan, Sekretaris Satgas Halal H Ikrar Abdi, Diputi Perwakilan Bank Indonesia Muhamad Irfan Sakarna, Kakankemenag Kota Padang Edy Oktafiandi, Kasubbag TU Zulfahmi, Perwakilan dinas kesehatan, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Camat, lurah, pengawas halal, pendamping halal, penyuluh, serta puluhan pelaku usaha UMKM.(vera)
