Batusangkar, Humas - Masuk dalam 141 Satuan Kerja (Satker) yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam pengisian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2024, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Tanah Datar mengikuti penilaian lebih lanjut oleh Tim Penilai Pendahuluan (TPP) dari Sekretariat Jenderal Kemenag RI.
Penilaian oleh TPP ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting, Senin (3/2). Selain Kanwil Kemenag Sumbar, terdapat 9 Satker Kankemenag Kabupaten/Kota yang dinyatakan MS, termasuk Kankemenag Tanah Datar.
"Kita simak dan ikuti penilaian ini, area mana yang jadi perhatian akan kita perbaiki dan penuhi sesuai hasil rekomendasi nantinya," ujar Kasubbag Tata Usaha H. Helmi Zuldi yang mewakili Kakankemenag mengikuti zoom meeting bersama Pokja PMPZI Kankemenag Tanah Datar.
Penilaian secara daring ini dibuka oleh Kepala Biro Ortala Kemenag RI. Ia menjelaskan TPP dibagi per area sehingga penilaian lanjutan ini diikuti terpisah 6 area PMPZI. Pada penilaian ini terdapat penanggungjawab TPP pada masing-masing area. Area yang dimaksud yaitu area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem MSDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Satker yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tujuan pembangunan RB yaitu untuk mengembangkan budaya kerja / birokrasi antikorupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Satker yang dinyatakan MS pada penilaian oleh TPP ini selanjutnya akan menjadi calon pilot project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 dan diusulkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) untuk dinilai lebih lanjut.
"Alhamdulillah kita masuk dalam 141 Satker Memenuhi Syarat dalam PMPZI tahun 2024. Mudah-mudahan hasil penilaian TPP hari ini membawa kabar baik kembali bagi Kankemenag Tanah Datar," tutup H. Helmi Zuldi.
Zoom meeting kemudian diikuti Pokja secara terpisah sesuai masing-masing area PMPZI. Hadir pada penilaian secara daring tersebut Kepala Seksi dan Penyelenggara sebagai Ketua Pokja di masing-masing area bersama anggota Pokja. (AP/UH)
