Padang, Humas--Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Faisal Ali Hasyim lakukan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kanwil Kemenag Sumbar, Senin (13/1).
Dalam kunjungannya ke Sumbar, Irjen didampingi Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin bersama Ketua Dharma Wanita, Ny. Rosnimar Mahyudin bersama Kabag TU, Edison, Kabid, Pembimas, Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen, dan Kepala BDK, Risani.
Kegiatan pembinaan yang bertepatan dengan tasyakuran Kemenag Sumbar ini turut dihadiri, Rektor UIN Imam Bonjol Padang diwakili Warek III, Rektor UIN Bukittinggi, Kakan Kemenag se Sumbar, Kepala Madrasah, Kepala KUA dan seluruh ASN.
Dalam kesempatan itu, Irjen Kemenag RI menekankan ada empat poin pokok layanan yang wajib diberikan Kementerian Agama secara maksimal kepada masyarakat.
"Ada empat hal poin pokok yang diharapkan masyarakat kepada Kementerian Agama dan ini harus menjadi perhatian bersama," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag RI Faisal Ali Hasyim di Padang, Senin, (13/1/25).
Faisal mengatakan keempat layanan tersebut terkait dengan Kemenag RI yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kedua, objektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, kemudahan akses dalam memberikan pelayanan dan terakhir transparansi layanan publik.
Dikatakan Irjen keempat poin ini menjadi hal penting dan wajib dilaksanakan setiap aparatur Kemenag baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Apalagi, hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan masyarakat di tanah air.
Dalam arahannya, Faisal mengatakan Itjen Kemenag telah melakukan sejumlah perbaikan kinerja dan layanan sejak dua tahun terakhir. Sebagai contoh, sebelumnya puluhan proyek Kemenag yang dikerjakan melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) banyak yang tidak rampung.
"Dulu proyek-proyek SBSN Kemenag yang bermasalah itu bisa mencapai 40 hingga 45. Tapi sekarang setelah adanya pengawasan yang ketat, hanya ada satu atau dua proyek yang mengalami keterlambatan," jelasnya.
Tidak hanya itu, Irjen Kemenag juga mencontohkan transparansi pelaksanaan perekrutan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). "Proses penerimaan CPNS maupun PPPK ini harus bersih dan tanpa KKN," kata Irjen menegaskan.
Kendati demikian, ia turut menyoroti masih kurang maksimalnya kemudahan akses Kemenag dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di kantor urusan agama (KUA).
Untuk memperbaiki layanan di KUA, ia mendorong setiap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag di daerah terus menggencarkan inspeksi mendadak (sidak). Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.
Menurut Irjen, apabila setiap jajaran Kemenag di daerah dan pusat bisa menjalankan empat poin tersebut dengan konsisten, maka harapan publik terhadap Kemenag yang bersih, transparansi dan akuntabel dapat terwujud. Rinarisna
