Bukittinggi, Humas – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Royal Denai, Bukittinggi, Rabu (24/09/2025) ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola aset dan sinergi antar pihak untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah.
Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Edison dalam sambutannya menegaskan bahwa PHTC 2025 adalah bagian dari program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan.
“Program ini memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan kualitas infrastruktur madrasah, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke daerah terpencil, yang sejalan dengan agenda digitalisasi dan penguatan karakter,” jelas Edison.
Edison secara khusus membahas penegasan disiplin pengelolaan BMN. Terkait itu Plt Kakanwil ini menyoroti aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PHTC, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ia menekankan bahwa sinergi Tim BMN sangat penting untuk mengakomodir proses yang sesuai aturan, mulai dari penanganan barang sisa bangunan hingga status akhir aset.
“Apakah akan dilelang atau dihibahkan, semua harus transparan. Kelalaian dalam tata kelola BMN berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari, termasuk temuan dari Inspektorat Jenderal,” tegasnya. Langkah ini, menurutnya, untuk memastikan seluruh aset negara dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
Edison juga mengingatkan Kuasa Pengguna Anggaran diminta Proaktif. Ia mengajak para Kepala Madrasah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bertanggung jawab penuh dalam menginventarisasi dan mengamankan dokumen serta fisik aset. Guna meminimalisir persoalan klasik ini, Kanwil Kemenag Sumbar telah meminta Tim Umum membuat timeline jelas untuk proses pengelolaan BMN.
“Kami minta dukungan semua pihak, terutama Kasi Pendidikan Madrasah, Kepala Madrasah untuk menyerasikan catatan di aplikasi dengan kondisi fisik barang di lapangan. Minimal, harus ada bukti proses yang telah dilakukan,” pintanya. Pesan ini semakin relevan mengingat Itjen Kemenag RI tengah gencar melakukan sosialisasi pemanfaatan BMN.
Selain pembangunan fisik, program ini juga diharapkan Edison dapat berkontribusi dalam mengantisipasi angka Anak Tidak Sekolah (ATS), sejalan dengan program pesantren kesetaraan dan muadalah yang digulirkan Kemenag.
Melalui kolaborasi ini, program rehabilitasi madrasah diharapkan tidak hanya membangun gedung, tetapi juga fondasi tata kelola yang kuat untuk keberlanjutan pendidikan yang berkualitas.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumbar Hendri Pani Dias, beserta jajaran Tim Kerja Bidang Penmad Firdaus, Jhon Of Rizal One, Afrizal, Hami Mulyawan, Taslim Perdana, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah se-Sumbar, dan para Kepala Madrasah penerima manfaat PHTC.(vera)
