Padang (Humas)- Sebagai penanggung jawab dari seluruh anggaran adalah KPA. KPA tidak akan mampu melaksanakan seluruh program. Kabag TU dan jajaran Kabid adalah perpanjangan pertama pimpinan. Dengan kata lain, keberhasilan Kabid dan jajaran dalam melaksanakan tusi tersebut, menentukan keberhasilan Kakanwil dalam melaksanakan tugas.
Pernyataan ini ditegaskan Kakanwil Mahyudin saat memimpin rapat evaluasi anggaran, didampingi Kabag TU H Miswan di ruang kerjanya, Senin (27/11/23).
Dihadapan jajaran Kabid dan para Pembimas, Kakanwil mengungkapkan setidaknya dalam pelaksanaan program, ada sejumlah analisis yang harus didilakukan.
Pertama analisis individu, seorang pimpinan harusnya mampu menganalisis kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan juga anggotanya. Kemudian analisis kelompok tim kerja di masing masing bidang.
“Kabid juga harus mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam tim kerja. Kabid memiliki wewenang untuk memantau dan mengkroscek kinerja ketua tim secara berkesinambungan. Selain itu sistem pengelolaan anggaran, apa saja yang mendukung keperluan yang dapat menunjang percepatan realisasi anggaran.” Katanya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting analisis keputusan. Menurut Kakanwil keputusan tersebut bukanlah harga mati, dan dapat dikritisi namun harus bersifat konstruktif untuk progres lembaga.
Ia menilai sedikitnya ada dua faktor penyebab serapan anggaran Kanwil Kemenag Sumbar masih rendah. Pertama karena SBSN masih banyak yang belum terealisasi, karena bangunan belum terselesaikan. Sementara anggaran SBSN merupakan anggaran yang tergolong besar. Alasan lainnya, pembayaran gaji juga menjadi penyebab realisasi anggaran Sumbar belum terserap maksimal.
"Ketika nanti gaji dicairkan di Bulan Desember realisasi juga pasti akan bergerak terus," jelasnya.
Data terakhir sambung Mahyudin, tercatat di beberapa titik provinsi yang sudah mencapai 100 persen khusus untuk realisasi anggaran SBSN madrasah, KUA, PLHUT.
Diantaranya, Bengkulu untuk 10 lokasi, Jogjakarta untuk 8 lokasi, Jabar sebanyak 32 lokasi, Kaltim ada 11 lokasi, Jateng sebanyak 41 lokasi, Kaltara 4 lokasi, Kalsel 14 lokasi, DKI Jakarta 4 lokasi, Bali ada 5 Lokasi, Lampung 12 lokasi, Sulawesi Utara dan Kalteng untuk 7 lokasi.
"Jadi ada 12 Kanwil di Indonesia yang sudah mencapai 100 realisasi anggaran SBSNnya, ini yang membuat mereka pada peringkat atas. Untuk itu kita perlu segera menyisir kegiatan yang masih rendah. Koordinasikan dengan masing masing ketua tim di bidang terkait.” ajaknya.
Kedua terkait persiapan tahun anggaran 2024 Kakanwil meminta jajaran, untuk fokus pada realisasi anggaran besar.
“Ini perlu dipersiapkan dengan matang, PLHUT, Madrasah serta KUA dan Manasik Haji. Kami berharap realisasi anggaran untuk 2024 dapat terlaksana lebih baik lagi dari yang tahun ini.” Ungkapnya.
Dalam konteks ini, Mahyudin meyakini selain intensitas koordinasi masing masing bidang, capaian percepatan realisasi anggaran juga sangat bergantung pada komitmen PPK dan pihak terkait lainnya.
Pihaknya mengaku membutuhkan PPK yang berintegritas tinggi terhadap komitmen kinerja. Termasuk untuk pejabat atau panitia lelangnya juga harus yang berintegritas. Kalau PPK dan Pokja berintegritas, Pihaknya optimis realisasi anggaran bisa tercapai sesuai target.
"Saya tidak akan mengintervensi, silahkan PPK bekerja sendiri sesuai dengan regulasi dan aturan aturan yang ada," ungkapnya.
Selain kedua poin utama tersebut, dalam bertugas Kakanwil juga meminta keterbukaan dalam berkoordinasi. Baik itu koordinasi internal Kanwil Kemenag Sumbar maupun koordinasi dengan pihak Kemenag pusat.
"Ketika koordinasi dan konfirmasi kita terapkan dengan baik, maka ketika ada masalah, kita mencarikan solusinya bersama. Jadi dalam waktu dekat ini, fokus kita untuk realisasi SBSN 2023 sekaligus persiapan SBSN dan PPK untuk 2024, "tukasnya.(vera)
