Padang (Humas)- Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar H Mahyudin mengatakan siap membawa Kanwil Kemenag Sumbar mewujudkan visi dan misi, serta program prioritas Kemenag.
Pernyataan ini diutarakan Kakanwil saat memimpin rapat perdana bersama Bagian Tata Usaha di ruang kerja Kakanwil, Selasa (14/11/23).
Guna memperkuat tupoksi aparatur sipil negara, Mahyudin menilai harmonisasi dan kesamaan pandangan dalam organisasi menjadi syarat mutlak mewujudkan hal itu.
“Rapat hari ini harus menjadi semangat baru, kita satukan hati, satukan visi dan misi kedepan agar Kemenag Sumbar makin baik kedepan. Segala sesuatunya silahkan koordinasikan, karena dengan koordinasi program bisa berjalan bersama dan di jalankan sesuai rencana dan tujuan,”ungkapnya.
ASN harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelayan publik, dan yang terpenting sebagai perekat dan pemersatu.
Terkait hal itu, Mahyudin menekankan beberapa poin utama. Diantaranya Mahyudin meminta agar aparatur bijak dalam menggunakan media sosial dan mengedepankan komunikasi dalam koordinasi kerja.
Kedua, terkait kehumasan Kakanwil mengingatkan agar tim humas dapat memaksimalkan media sosial sebagai sarana publikasi.
Mengingat, tugas humas pemerintah selain menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institus masing-masing kepada publik, humas juga harus mampu menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi lembaga.
“Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaannya. Humas pemerintah harus mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media sosial. Media sosial yang paling digandrungi seperti tik tok Instagram dan lainnya juga harus lebih dimaksimalkan,” terang Mahyudin.
Terlebih, dengan meningkatnya aktivitas ruang digital, yang berpotensi besar terhadap tantangan aktivitas negatif di ruang digital. Seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, penyebaran konten yang kadang merugikan lembaga secara sepihak.
“Khusus hal ini merupakan tugas humas untuk mengedukasi dan mempublish masyarakat ,” katanya.
Ketiga, terkait isu dan dumas yang berkembang misalnya. Aparatur dituntut mampu menjawab hal itu dengan kinerja dan pelayanan publik yang terukur. Baik itu dari segi pengelolaan keuangan, aturan hukum, sinkronisasi data BMN, tata kelola organisasi, bahkan urusan kepegawaian, umum dan hubungan masyarakat.
Menurut Mahyudin, label ASN tidak hanya ketika di kantor, saat di tengah masyarakat atau di mana pun tetap ASN. Tanggung jawab kepada masyarakat terus melekat. Artinya sebagai ASN harus mampu menjaga kinerja dan perilaku .
“Jangan sampai hal-hal yang dapat memancing potensi sorotan publik menimbulkan hal yang tidak baik bagi semua ASN dan berdampak kepada organisasi (institusi) atau daerah kita.” Pesannya.
Terakhir, Mahyudin mengharapkan rapat bisa menambah spirit baru bagi aparatur untuk bekerja lebih baik.
“Untuk itu kita perlu menyatukan hati supaya dumas bisa diminimalisir kedepan. Secara keseluruhan sudah baik, kita tinggal membenahi yang masih kurang, dan memaksimalkan yang sudah ada, ” Tutupnya.
Menutup kegiatan, Kabag TU H Miswan, menyampaikan dalam menjalankan tugas dan program lembaga, harus satu langkah satu hati dan satu pemikiran. Senada dengan Kakanwil, H Miswan menyebut indikator zona integritas salah satunya ketiadaan pengaduan masyarakat atau dumas.
“Apakah bisa diciptakan, tergantung kinerja kita. Disinilah pentingnya sinergitas dan kolaborasi. Untuk bagian TU bergerak pada teknis, sementara bidang pada ranah strategis. Kita bekerja pada ranah masing-masing. Terimakasih atas arahan dan petunjuk bapak Kakanwil, semoga harapan ini bisa terwujud di masa mendatang,” pintanya.
H Miswan berharap beberapa hal yang menjadi penekanan penting bagi Kakanwil dalam agenda rapat, terkait evaluasi sekaligus presentasi pelaksanaan seluruh tim dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang.
"Baik itu urusan keuangan, penyusunan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, terkait bimbingan kerukunan umat beragama, pelayanan informasi dan hubungan masyarakat dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara diharapkan akan mampu meminimalisir potensi Dumas di lembaga kita," ungkapnya.
Hadir pada rapat ini, Ketim KUB H Tan Gusli, Ketim Kepegawaian H Fauqa Nuri Ichsan, Ketim Perencana Ketim H Syahirul Alim, Ketim Ortala Sukmurdianto, Ketim BMN Jamaan, Ketim Keuangan Susi Primayeni, Ketim Hukum H Ulil Amri, Ketim Umum H Muzammi dan Ketim Humas H Rizki Ronaldi.(vera)
