Limapuluh Kota, Humas - Satuan Tugas (Satgas) Halal Kabupaten Limapuluh Kota bersama Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) melakukan pengawasan terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Tahap Pertama, Jum’at (18/10). Pengawasan ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi se-Indonesia.
Sebelumnya, Satgas Halal Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan kampanye Sertifikasi Halal hingga batas akhir yang diberikan pemerintah, yaitu pada 17 Oktober 2024. Pada 18 Oktober 2024 ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI menginstruksikan untuk dilakukan pengawasan sekaligus monitoring dan evaluasi produk yang sudah bersertifikat halal.
Turun langsung ke lapangan, Satgas Halal Kabupaten Limapuluh Kota, H. Ifkar, dan H. Irfan Junaidi, didampingi PPPH, serta sejumlah staf. Menurut Ifkar, kegiatan ini sebagai upaya dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk segera melakukan Sertifikasi Halal.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI,” tegasnya.
Kewajiban Sertifikat Halal Tahap Pertama ini diterapkan untuk usaha mikro, kecil, dan pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil. Untuk Kabupaten Limapuluh Kota dilakukan pengawasan ke beberapa Rumah Makan, Hotel, dan Produksi makanan.
Ifkar mengatakan, Target 70 Sertifikat Halal untuk Kabupaten Limapuluh Kota telah diusahakan secara maksimal. Ia mengatakan, ketercapaian tager ini tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, PPPH, Pelaku Usaha, serta semua pihak yang telah ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah ini. Ifkar mengapresiasi atas kerja sama ini.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut menyukseskan program pemerintah ini. Kedepan semoga kesadaran masyarakat untuk menyertifikatkan usahanya semakin meningkat,” tutup Ifkar.(Nina)
