Bukittingi, Humas--Pemerintah daerah dan Kementerian Agama memiliki keterkaitan yang erat dalam pembangunan keagamaan. Hal ini sejalan dengan falsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah (ABS-SBK).
Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat diwakili Sekretaris Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Winny Sayori, dalam Rakerwil Kemenag Sumbar, Kamis (6/3).
Dihadapan 100 peserta Rakerwil, Winny mengulas Sinergitas Program Penerintah dengan Kemenag dalam menuju Indonesia Emas.
"Banyak program Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan Kementerian Agama, terutama dalam mewujudkan Sumatera Barat maju dan berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya," katanya.
Diungkapkan Winny, seiring dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Sumbar juga memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.
"Sumatera Barat juga bertekad sebagai provinsi yang menjaga kerukunan umat beragama serta menjadikan moderasi beragama sebagai instrumen untuk meningkatkan kedamaian dan kebebasan beragama," tegasnya.
Meskipun secara nasional kata Sekretaris Bappeda ini, indeks kerukunan Sumatera Barat masih rendah, namun hal ini tak sesuai dengan kondisi ril.
"Sumatera Barat selama ini cukup aman dari konflik-konflik keagamaan. Kalaupun ada gejala-gelaja yang mengarah ke situasi tidak kondusif, itu semua bisa diselesaikan dengan musyawarah," tukasnya.
Winny juga menjabarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Kerukunan, pertama adanya perbedaan dalam agama mayoritas dan minoritas.
Kedua, perbedaan budaya dan tradisi. Ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran antar umat beragama. Keempat, kurangnya Pemahaman dan Toleransi dan kelima ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
Namun timpal Winny, potensi konflik ini bisa diatasi dengan mengembangkan budaya damai dan toleransi. Hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi tokoh lintas agama.
"Memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan serta penguatan kerukunan berupa Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media menjadi salah satu solusi," pungkasnya. Rinarisna
