Padang Pariaman (Humas)- Kementerian Agama RI membutuhkan dana Rp200 miliar lagi untuk menyelesaikan bangunan asrama haji yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini dikedepankan Kakanwil Kemenag Sumbar Helmi saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Asrama Haji Sumatera Barat di Padang Pariaman, Rabu (04/10).
Diketahui, lanjut Helmi Sumatera Barat memiliki asrama haji. Asrama haji pertama bertempat di Parupuk Tabung Kota Padang dan lainnya terletak di nagari sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Kedua asrama haji tersebut telah difungsionalkan pada musim haji 2023/1444 H.
Menurut Helmi anggaran yang dibutuhkan untuk asrama haji Sumbar di Padang Pariaman saat ini berkisar sebanyak Rp365 miliar, sedangkan yang sudah terrealisasi baru Rp165 miliar.
Ia mengaku, meskipun asrama haji tersebut belum rampung 100 persen, namun demikian pihaknya telah berupaya memanfaatkan bangunan yang ada untuk berbagai kegiatan.
Hal itu menurutnya relevan dengan tugas Kanwil Kemenag Sumbar, memiliki fungsi melaksanakan tugas Menteri Agama di wilayah Provinsi Sumbar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan menteri agama RI.
Bahkan, pada musim haji 2023 Asrama Haji Sumbar di Padang Pariaman telah digunakan untuk kedatangan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah atau derbakasi haji tahun 2023.
Pihaknya berharap banyak Komisi VIII DPR RI dapat memberikan perhatian khusus untuk asrama haji tersebut agar pembangunannya dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan dengan maksimal.
“Besar harapan kami kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI bisa membawa angin segar dan membawa barokah, sehingga asrama haji ini dapat dilanjutkan dan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Kunjungan Kerja DPR di Padang Pariaman Marwan Dasopang mendukung kelanjutan pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman agar dapat selesai sehingga dapat difungsikan.
Menurutnya untuk pendanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dananya bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
"Kalau uangnya memang dari umat muslim, kenapa tidak diperbesar jumlahnya untuk membantu muslim. Kan itu uang haji jadi nilai manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk haji kembali," katanya.
Setelah asrama haji itu selesai dibangun, lanjutnya maka pemerintah dapat memanfaatkan bangunannya tidak saja untuk jamaah haji namun juga hal lainnya yang dana tersebut dapat berguna untuk membantu operasional.
Ia mengatakan kedepan, asrama haji bisa dimanfaatkan fasilitasnya untuk masyarakat lain. Kami semua akan menyelesaikan target,
Terlebih, pihaknya sangat menyadari animo masyarakat berimplikasi antrian jemaah haji demikian panjang di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.
“Bahkan ada yang sampai menunggu 40 tahun. Belum lagi usia lanjut yang mendapat masa tunggu begitu lama,” katanya.
Pihaknya menyebut sudah berupaya untuk mengatasi antrian jemaah haji tahun ke tahun di Indonesia.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan sejumlah negara yang tidak memanfaatkan kuota haji. Seperti Timur Leste kuotanya ada 1200 tidak pernah terpakai, Philipina tidak pernah habis dipakai, bahkan negara kawasan Asia Selatan, mungkin saja kita lakukan membuat Undang -undang terkait itu,” katanya.
Sebagai pemangku dapil, ia menyebut akan memantau dan mengamati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Saya pikir semuanya akan kami jalankan dengan baik, dan hasilkan aka dirundingkan dan diputuskan di persidangan DPR berikutnya. Kami butuh masukan dari masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan kunjungan kerja ke Padang Pariaman tersebut merupakan permintaan dari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Sumbar 2 John Kenedy Azis agar pemerintah memperhatikan asrama haji dan persoalan lainnya di Sumbar.
Hal senada, John Kenedy Azis pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya terus berupaya agar asrama haji tersebut dapat segera dioptimalisasikan penggunaannya.
Meskipun pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 61,3 miliar untuk melanjutkan pembangunannya melalui dana SBSN namun ia tetap meminta pemerintah agar pada 2025 besaran dana kelanjutan pembangunan bisa lebih dari Rp100 miliar.
Menurutnya Asrama Haji Padang Pariaman saat ini memang memiliki bangunan yang cukup representatif, hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka masih banyak fasilitas yang kurang dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.(vera)
