Padang (Humas)- Usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Asesmen Nasional Tahun 2024 yang dihadiri oleh Tim Teknis Asesmen Nasional dari seluruh Indonesia di Hotel Vouk Denpasar Bali, baru-baru ini, Ketua Tim Pendidikan Kesetaraan dan Sistem Informasi Bidang Papkis Efrian membeberkan sejumlah bahasan utama yang ditekankan pada acara tersebut.
Efrian menjelaskan agenda rakor berbicara seputar pentingnya kebijakan Merdeka Belajar, Persiapan ANBK, UK dan Sulingjar sebagai solusi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.
Usai mewakili kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI Astri Janti, Efrian kembali menyampaikan fokus utama bahasan rakor adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pengembangan kompetensi dasar dan karakter, serta memberikan bantuan kepada kelompok yang sulit untuk mendapatkan pendidikan.
Ia sepakat Asesmen Nasional yang telah memasuki tahun keempat pada tahun 2024 ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Dan tentu saja sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta untuk melakukan perbaikan proses belajar di satuan pendidikan.
Selain itu catatan penting lainnya, Efrian menyebut dalam implementasinya, Asesmen Nasional akan melibatkan penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu kompetensi literasi-numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar.
Partisipan yang akan terlibat dalam Asesmen Nasional ini meliputi peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan.
Dalam konteks ini di lingkup Bidang Papkis Kanwil Kemenag Sumbar khususnya Pendidikan Kesetaraan dan Sistem Informasi yang menjadi locus utama tentu PKPPS (Pondok Pesantren Salafiyah) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
Hanya saja, kendati keduanya bertujuan memberikan pendidikan kesetaraan, namun perbedaan dan persamaan diantara keduanya merupakan kerangka yang unik dalam nuansa pendidikan.
Mengembangkan pendidikan kesetaraan memerlukan dukungan dan kolaborasi yang Kokok dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan. Termasuk kehadirannya dalam kegiatan rakor dimaksud menjadi sebuah keniscayaan.
Efrian menjelaskan Asesmen Nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
Efrian menegaskan kembali bahwa asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi sebagai pemantau perkembangan mutu lembaga pendidikan. Sedangkan Uji Kesetaraan dirancang untuk memberikan hasil pembelajaran setiap peserta didik secara individual.
Pihaknya mengaku bersyukur untuk kelengkapan data uji kesetaraan, Provinsi Sumbar berada peringkat kedua setelah Bali. Ia berkeyakinan hal itu tidak terlepas dari kerjasama operator Kanwil hingga kabupaten/kita di satuan lembaga pendidikan masing-masing, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya.
Ia mengaku berterima kasih atas peran aktif semua pihak terkait, sehingga update data yang ditekankan oleh pihak pusat dapat ditindaklanjuti dengan baik.
“Dimana UK ini diperuntukkan untuk lembaga non formal baik Dinas dan Kemenag. Sedangkan yang bisa mengikuti UK adalah santri kelas akhir yang telah mengikuti ujian nasional satuan pendidikan,” jelasnya.
Sedangkan untuk Asesmen Nasional (ANBK) diwajibkan bagi seluruh satuan pendidikan baik itu formal, informal dan non formal.
“Sementara yang menjadi peserta AN adalah kelas 5 pada tingkat ula, kelas 8 pada tingkat wustha, dan kelas 11 untuk tingkat Ulya yang dipilih secara random se-Indonesia melalui sistem. Bahkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengupdate Sulingjar,” rinci Efrian.
Efrian kembali mengingatkan sekalipun UK ini tidak diwajibkan pelaksanaannya, namun pihaknya bersyukur animo lembaga PKPPS di Sumatera Barat cukup tinggi untuk mengikuti Uji Kesetaraan.
“,Alhamdulillah Sumatera Barat untuk kelengkapan data santriyang akan mengikuti UK mencapai 90 persen. Nah, Out put-nya nanti santri mendapat SHK UK (Surat Keterangan Hasil Ujian). Yang pasti sekitar 30 pondok dari 67 PKPPS yang sudah terakreditasi siap mengikuti Uji Kesetaraan di bulan Mei mendatang,” cetusnya.
Syarat UK dikatakannya harus lembaga ponpes yang sudah terakreditasi. Kalau belum terakreditasi itu artinya belum bisa menjadi penyelenggara, melainkan hanya menjadi pelaksana atau peserta UK.(vera)
