Padang (Humas)- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat H Mahyudin melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2024 bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar.
19 Penandatangan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2024 tersebut berlangsung Jum’at (29/12/23) petang, bertempat di Aula AB I Kanwil Kemenag Sumbar.
H. Mahyudin, menuturkan penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Hal ini wajib dilaksanakan Kementerian/Lembaga sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinyatakan Mahyudin Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
“Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tahun 2024. Terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia," tandas Mahyudin.
Perkin ini dijadikan pedoman bagi pimpinan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran pada masing-masing Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar selama satu tahun ke depan, seluruh satker harus berkomitmen sukseskan program Menteri Agama dan Kementerian Agama, sebut Mahyudin.
Kakanwil juga menekankan beberapa hal penting dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Pertama, kepada seluruh pimpinan Satker kakanwil mengajak untuk segera menindaklanjuti berkomitmen dalam menjalankan segala poin yang telah ditandatangani.
"Tentu dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan organisasi yang kita cintai bersama."ujarnya.
Menindaklanjuti perkin dengan satker madrasah negeri dan KUA. Pihaknya sudah menyampaikan kepada Kabid Penmad untuk perkin Kamad negeri dilaksanakan di Satuan kerja Kakankemenag Kabupaten/Kota setempat.
Kedua, Kakanwil menyebut Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode renstra Kemenag. Untuk itu pihaknya perlu mengingatkan kembali, bahwa periode presiden berakhir Oktober 2204. Dengan kata lain Kakanwil mengharapkan agar seluruh program bisa terselesaikan pada Oktober tahun 2024.
“Kecuali untuk pembayaran gaji, namun kegiatan tentunya sudah bisa tuntas,” katanya.
Selain itu tahun ini untuk semua SBSN akan dikembalikan pertanggungjawabannya ke Kanwil Kemenag Sumbar.
Untuk itu Kakanwil berharap agar SBSN ketika berada di Kankemenag Kabupaten Kota berjalan baik walaupun ada sejumlah kendala, tahun 2024 SBSN anggaran di Kanwil dapat berjalan baik dan sukses.
“Ini tentu perlu dukungan dan kerjasama seluruh bidang terkait, hanya saja tentu akan dibantu para PPK yang sudah diberi amanah. Secara teknis nanti tentu ada tanggungjawab tertentu yang melibatkan stakeholder Kemenag kabupaten/kota yang mendapat SBSN tahun ini,” Tambahnya.
Ketiga, Kakanwil menumpangkan harapan besar agar melakukan evaluasi realisasi anggaran 2023 sekaligus melakukan telaah secara optimal terhadap anggaran 2024.
“Mulai sekarang sudah bisa start, karena masing masing sudah menerima DIPA. Segera lakukan persiapan, Bedah DIPA khususnya Program prioritas bisa terakomodir pada DIPA,” tekannya.
Ia meyakini jajaran aparatur yang mengelola anggaran mampu membuat rencana yang menyentuh dan mengarah pada program prioritas Menang RI. Misalnya di bidang agama, keberlanjutan program moderasi beragama, peningkatan KUB dan peningkatan ekonomi keagamaan pada masyarakat dan lainnya.
“Artinya ketika kita sudah masuk tahun 2024 akan dihadapkan dengan penyusunan program kebijakan yang sudah tersusun mengarah kepada Renstra 2025-2029. Jadi kita harus fokus untuk sinkron dengan Renstra. Tolong dicermati betul oleh Kakankemenag, Kasubbag Kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurutnya anggaran yang diterima 1,5 triliun lebih untuk tahun 2024 untuk Kanwil Kemenag Sumbar harus dapat dipertanggungjawabkan dan direalisasikan dengan maksimal.
“Kami akan monitor terus kegiatan dan program yang akan berjalan kedepan. Paling lambat Oktober 2024 diharapkan sudah bisa selesai seluruh program.” Tukasnya.
Keempat, terkait penyusunan SKP yang berpedoman pada Permenpan RB nomor 8 tahun 2022. Bahwa kinerja individu harus selaras dengan kinerja organisasi. Itulah mengapa harapannya ASN dapat meningkatkan kinerja.
“Jangan sampai ASN yang tidak punya kinerja berdampak buruk terhadap keberlangsungan kinerja organisasi. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pejabat administrator Kemenag daerah setempat ,” tekannya lagi.
Kinerja ASN kedepan ditentukan atas apa yang sudah diperbuat untuk organisasi. Beberapa tahun kedepan hal ini akan berlaku, makanya kita budayakan sikap kinerja yang baik, fokus dan berupaya meningkatkan kompetensi diri.
Disamping itu akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama, serta Kakanwil bertanggungjawab akan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.
Mengutip arahan Sekjen Kemenag RI terkait tukin aparatur Kemenag, Kakanwil menambahkan kenaikan tukin dari 70 persen menjadi 80 persen tengah diproses.
“Semoga segera direalisasi dan tahun 2024 tunjangan kinerja kita sudah diangka 80 persen,” harapnya menutup arahan.
Sementara itu Miswan selaku ketua panitia pelaksana juga mengatakan bahwa Kegiatan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja kantor Kementrian agama kabupaten dan kota tahun 2024 M.
Penanda tanganan dilakukan 19 kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota diantaranya sebagai penyerahan secara simbolis dimulai dari 4 kakankemenag kabupaten dan Kota yaitu Kakankemenag Pasaman, Sijunjung, Agam dan Pessel, kemudian dilanjutkan 15 Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/kota lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar diantaranya Kepala Kantor Kemenag (KakanKemenag) 19 Kabupaten Kota, seluruh pejabat Esselon III di lingkup Kanwil Kemenag Sumbar dan seluruh panpel kegiatan.(vera)
